Gratispol Menjadi Wajah Komitmen, Tapi Harus Ada Perbaikan Sistem

KEPEMIMPINAN Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji di tahun pertama, dinamika politik dan kebijakan publik di Benua Etam memasuki fase refleksi. Pasangan ini datang dengan mandat besar dengan memperluas akses pendidikan dan kesehatan melalui program unggulan Gratispol yang menjadi sebuah gagasan dan sejak awal memantik harapan luas di tengah masyarakat.

Di tengah beragam catatan dan kritik yang berkembang, satu hal yang tak terbantahkan adalah bahwa tahun pertama pemerintahan selalu menjadi fase paling krusial, di mana masa transisi dari visi kampanye menuju realitas birokrasi, regulasi, dan kapasitas fiskal daerah.

Program Gratispol menjadi wajah paling menonjol dari komitmen pemerintahan Rudy–Seno. Di sektor pendidikan tinggi, implementasinya telah menyasar mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Mulawarman.

Meski belum sepenuhnya menjangkau seluruh mahasiswa, program ini dinilai sebagai langkah awal konkret dalam memperluas akses pendidikan. Skema subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT), meskipun dalam beberapa kasus belum menanggung 100 persen biaya, tetap memberikan keringanan signifikan bagi banyak keluarga.

Pengamat politik sekaligus akademisi FISIP Universitas Mulawarman, Saipul Bahtiar, melihat program ini sebagai strategi politik yang efektif sekaligus ambisius.

“Saya melihat strategi paslon di pilkada sering mengandalkan ‘kata sakti’ yaitu gratis. Kesehatan gratis, sekolah gratis, kuliah gratis. Kalimat seperti ini sangat efektif menghipnotis pemilih,” ujarnya.

Namun Saipul juga menekankan pentingnya konsistensi antara janji dan implementasi. Dalam pandangannya, saat kampanye, narasi yang muncul adalah tanpa syarat. Sementara dalam praktik, terdapat sejumlah pembatasan administratif dan teknis.

Ia mencatat empat poin yang menjadi perhatian publik. Pertama, bantuan belum sepenuhnya gratis penuh, karena sebagian mahasiswa masih menanggung selisih UKT. Kedua, munculnya syarat tambahan yang tidak tersosialisasi sejak awal. Ketiga, pembatasan penerima pada mahasiswa baru atau program studi tertentu. Keempat, potensi ketimpangan penerima manfaat berdasarkan akreditasi prodi, bukan kondisi ekonomi.

Meski demikian, Saipul mengakui program ini masih berada pada tahun pertama implementasi dan berjalan bertahap. Menurutnya, evaluasi adalah keniscayaan dalam kebijakan publik berskala besar.

“Saya melihat program Gratispol ini memang perlu tim yang serius membenahinya. Termasuk dengan sosialisasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Satuan Tugas Internal Gratispol Universitas Mulawarman melalui Irman Irawan memberikan perspektif berbeda. Ia menilai sebagian polemik muncul karena persoalan administratif.
Menurut Irman, pendaftaran melalui sistem resmi Gratispol merupakan syarat mutlak untuk penetapan penerima bantuan oleh pemerintah provinsi.

“Pertanyaannya, bagaimana pemerintah bisa menetapkan penerima jika mahasiswa yang bersangkutan tidak pernah mendaftar di sistem Gratispol,” tegasnya.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi tidak semata-mata pada kebijakan, tetapi juga pada koordinasi teknis, literasi digital, dan ketepatan prosedur di lapangan.

Dalam konteks kebijakan publik, fase awal seperti ini lazim menghadapi kendala sinkronisasi antara regulasi, sistem, dan kesiapan penerima manfaat.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum Samarinda (LBH Samarinda) memberikan catatan dari perspektif hak asasi manusia. Melalui pengacaranya, Fathul Huda Wiyashadi, LBH menyoroti adanya pembatalan sepihak sejumlah mahasiswa yang sebelumnya dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa Gratispol.

“Pembatalan ini bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945, Undang-Undang HAM, serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,” ujarnya.

Menurutnya, prinsip realisasi progresif HAM menegaskan bahwa negara tidak boleh mengambil kebijakan yang memundurkan pemenuhan hak warga negara.

Catatan ini menjadi pengingat bahwa perlu ada kepastian prosedur dan perlindungan hukum dalam setiap tahapan program, agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi penerima manfaat.

Di luar isu kebijakan, refleksi satu tahun kepemimpinan Rudy–Seno juga diwarnai diskursus mengenai dinasti politik. Saipul Bahtiar menilai fenomena tersebut bukan sekadar persoalan figur, melainkan akibat sistem demokrasi yang masih membuka ruang bagi relasi kekerabatan dalam kontestasi politik.

Menurutnya, belum ada aturan tegas yang membatasi hubungan keluarga dalam satu wilayah kekuasaan. Ia juga menyoroti bahwa larangan kolusi dan nepotisme lebih ketat diterapkan pada ASN dibanding jabatan politik.

“Kalau itu diatur dalam undang-undang pilkada, saya yakin tidak akan terbentuk dinasti seperti sekarang ini. Sekali lagi itu kemauan partai politik,” tegasnya.

Dalam pandangannya, demokrasi Indonesia yang sangat terbuka menyerahkan pilihan sepenuhnya pada “pangsa pasar”. Di sisi positif, ini memperluas partisipasi. Namun di sisi lain, kandidat bermodal besar memiliki peluang lebih dominan jika pengawasan tidak diperkuat.

Tahun Pertama: Fondasi, Bukan Titik Akhir

Secara keseluruhan, tahun pertama pemerintahan Rudy–Seno memperlihatkan upaya konkret menerjemahkan janji kampanye menjadi kebijakan riil. Gratispol, meskipun belum sempurna, telah berjalan dan memberi dampak langsung bagi sebagian masyarakat.

Di saat yang sama, dinamika kritik dari akademisi, kampus, hingga lembaga bantuan hukum menunjukkan adanya ruang demokrasi yang sehat di mana kebijakan dapat dievaluasi secara terbuka.

Tantangan ke depan terletak pada konsistensi antara janji dan regulasi teknis, transparansi anggaran dan cakupan penerima, sosialisasi menyeluruh kepada publik serta penguatan sistem administrasi dan pengawasan

Memasuki tahun kedua pada 2026, publik tentu berharap fondasi yang telah diletakkan pada tahun pertama dapat diperkuat. Sebab dalam tata kelola pemerintahan, keberhasilan bukan hanya diukur dari keberanian membuat program besar, tetapi juga dari ketepatan mengelola ekspektasi dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Setahun pertama adalah tahap pembelajaran. Tahun-tahun berikutnya akan menjadi penentu arah, apakah program strategis seperti Gratispol mampu menjadi legacy pemerintahan Rudy–Seno atau justru menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya sinkronisasi antara visi politik dan realitas kebijakan. (Tim MK)