SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Samarinda, Subandi, menyampaikan kekhawatirannya atas rencana pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang dinilai dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Saat diwawancarai di Gedung E, Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (21/10/2025), Subandi mengatakan rencana pemotongan hingga 75 persen dari total APBD merupakan kebijakan yang cukup mencemaskan.
Menurutnya apabila pemangkasan terjadi sebesar itu, maka akan menghambat program-program pembangunan daerah, terutama di Kota Samarinda yang kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih terbatas.
“Kalau sampai 75 persen itu ngeri ya. Dari total APBD kita, itu akan sangat menghambat program pemerintah daerah. Terkhusus Samarinda, PAD kita belum begitu kuat. Masih di angka Rp3,5 triliun sampai Rp4 triliun, belum sampai 50 persen dari total APBD,” ujarnya.
Namun Subandi mengapresiasi langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang saat ini sedang melakukan lobi ke pemerintah pusat agar pemotongan tersebut dapat dikurangi. Informasi terbaru yang diterima, kata dia, menunjukkan adanya kemungkinan pemangkasan hanya sekitar 30 persen.
“Kalau pemotongan kisaran 30 persen, itu masih bisa kita adaptasi. Kita pernah kok APBD Kaltim di bawah Rp10 triliun dan tetap berjalan. Jadi harapan kita lobi yang dilakukan pemerintah provinsi membuahkan hasil,” tambahnya.
Subandi menegaskan momentum itu harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda mengoptimalkan PAD dari berbagai sektor sah agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
“Dengan kondisi seperti ini, sudah sebaiknya pemerintah daerah, khususnya Kota Samarinda, meningkatkan kinerja dalam menggali sumber-sumber PAD secara maksimal. Ini penting supaya pembangunan tetap stabil meskipun ada penyesuaian dari pusat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan dampak pemangkasan dana terhadap keberlanjutan pembangunan daerah dan pemerintah kota segera mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi fiskal secara mandiri.
“Pembangunan harus tetap stabil. Jadi kemandirian daerah itu kunci,” pungkas Subandi.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
