SAMARINDA – Transisi energi menuju energi bersih tidak sekadar soal mengganti sumber daya dari fosil ke energi terbarukan. Lebih dari itu, pemerintah menekankan pentingnya kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek utama dalam perubahan besar tersebut.
Hal itu disampaikan Koordinator Bidang Ketenagalistrikan Direktorat Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kementerian PPN/Bappenas, Jayanti Maharani, usai mengikuti diskusi transisi energi di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (15/10/2025).
“Transisi energi harus berkeadilan, artinya manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. SDM kita tidak boleh hanya menjadi penonton, tapi pelaku yang berperan aktif menyukseskan peralihan energi ini,” ujar Jayanti.
Ia menegaskan Bappenas saat ini tengah mendorong sinergi antara pemerintah, universitas, lembaga keuangan, dan pelaku industri untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang Energi Baru Terbarukan (EBT). Salah satunya melalui pembentukan kurikulum berbasis kebutuhan industri energi hijau.
“Kita ingin ada kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Jadi dari kampus sudah dibekali kemampuan yang sesuai dengan peluang kerja di sektor energi hijau,” jelasnya.
Selain SDM, Jayanti menyoroti pentingnya dukungan investasi dan pembiayaan dari lembaga keuangan. Menurutnya, sektor perbankan kini mulai membuka peluang investasi dalam proyek-proyek transisi energi, termasuk pembangunan PLTS, PLT Bayu, dan PLTA.
“Bank Indonesia dan perbankan daerah seperti Bankaltimtara mulai terlibat aktif mendukung investasi hijau. Ini langkah baik agar proyek-proyek energi bersih bisa berjalan dengan pembiayaan yang kuat,” tambahnya.
Terkait Kalimantan Timur, Jayanti menilai provinsi Kaltim memiliki tantangan tersendiri karena masih sangat bergantung pada sektor batu bara. Ia menegaskan perlunya diversifikasi ekonomi agar Kaltim tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada sumber daya fosil.
“Kaltim harus mulai mempersiapkan diversifikasi ekonomi. Misalnya dari tambang, kita bisa alihkan ke sektor energi baru, UMKM hijau, ekonomi biru seperti pemanfaatan rumput laut, hingga pariwisata berkelanjutan,” katanya.
Menurutnya upaya transisi energi di Kaltim sejalan dengan rencana pembatasan pembangunan PLTU baru. Pemerintah kini fokus membangun pembangkit EBT sambil memperkuat jaringan transmisi antar wilayah melalui konsep supergrid dan interkoneksi antar pulau, agar pasokan listrik bersih bisa tersalurkan secara merata ke seluruh Indonesia.
“Transisi energi bukan hanya untuk daerah penghasil tambang, tapi untuk wilayah yang belum merasakan akses listrik yang layak. Keadilan energi berarti semua masyarakat dapat menikmati listrik yang andal dan ramah lingkungan,” pungkasnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
