WACANA penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kembali mengemuka di tengah meningkatnya tekanan global terhadap sektor energi. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga pelemahan nilai tukar rupiah membuat pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Mempertahankan harga demi menjaga daya beli masyarakat atau menyesuaikannya agar pasokan energi nasional tetap aman.
Di tengah perdebatan itu, satu hal dinilai paling mendasar, yakni memastikan BBM selalu tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Sebab, bagi masyarakat, persoalan terbesar bukan hanya ketika harga naik, melainkan ketika BBM sulit diperoleh.
“Yang terpenting, BBM itu harus selalu ada. Apa pun skemanya, pasokan tidak boleh terganggu,” ujar pengamat energi Komaidi Notonegoro dalam sebuah diskusi publik.
Pernyataan tersebut mencerminkan inti persoalan energi nasional saat ini. Di satu sisi, pemerintah menghadapi tekanan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli. Di sisi lain, beban subsidi dan kompensasi energi terus membesar seiring meningkatnya harga minyak dunia.
Ketidakpastian geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir membuat pasar energi bergerak sangat fluktuatif. Konflik di sejumlah kawasan penghasil minyak mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia dan meningkatkan biaya impor energi Indonesia.
Indonesia sendiri masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ketika harga internasional naik, biaya yang harus ditanggung pemerintah dan PT Pertamina (Persero) ikut meningkat.
Kondisi ini diperberat oleh tingginya konsumsi BBM nasional. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang kembali meningkat, kebutuhan energi terus bertambah. Jika harga jual di dalam negeri dipertahankan jauh di bawah harga keekonomian, maka selisihnya harus ditutup melalui subsidi, kompensasi, atau beban keuangan perusahaan negara.
Menurut Komaidi, secara logika ekonomi, penyesuaian harga BBM sulit dihindari apabila tekanan global terus berlanjut. Banyak negara, kata dia, telah lebih dulu menaikkan harga bahan bakar untuk menyesuaikan dengan lonjakan harga minyak.
Namun demikian, opsi untuk tidak menaikkan harga tetap terbuka. Syaratnya, pemerintah harus mampu memastikan ada dukungan finansial yang cukup bagi Pertamina sebagai penyedia utama BBM nasional.
“Kalau harga tidak dinaikkan, artinya harus ada jaminan bahwa Pertamina memiliki kemampuan finansial yang cukup. Jangan sampai beban itu hanya bergeser ke APBN atau mengganggu arus kas perusahaan,” katanya.
Beban Besar di Pundak Pertamina
Selama ini, Pertamina memegang peran dominan dalam distribusi BBM nasional. Sekitar 95 persen kebutuhan BBM Indonesia dipasok melalui perusahaan pelat merah tersebut. Karena itu, setiap kebijakan harga otomatis berdampak langsung terhadap kondisi keuangan Pertamina.
Ketika harga jual ditahan sementara harga beli terus naik, Pertamina harus menalangi selisih tersebut terlebih dahulu. Dalam jangka pendek, langkah itu memang dapat menjaga harga tetap stabil. Namun dalam jangka panjang, beban yang terlalu besar berisiko mengganggu arus kas perusahaan dan kemampuan investasi di sektor energi.
Padahal, Pertamina juga dituntut memperluas infrastruktur energi, membangun kilang, menjaga stok nasional, hingga memastikan distribusi BBM menjangkau daerah terpencil dan wilayah 3T.
Jika kemampuan finansial perusahaan melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan di tingkat korporasi, tetapi juga dapat berimbas pada terganggunya pasokan energi nasional.
Di sinilah dilema pemerintah muncul. Menahan harga berarti menjaga masyarakat dari tekanan ekonomi. Namun, jika dilakukan terlalu lama tanpa skema penyangga yang kuat, kebijakan itu justru berpotensi memunculkan persoalan baru.
Sejumlah kalangan menilai, penyesuaian harga secara bertahap menjadi jalan tengah yang paling realistis. Salah satu skenario yang mengemuka ialah kenaikan kecil sekitar Rp500 per liter yang dilakukan secara berkala.
Skema tersebut dinilai lebih mudah diterima masyarakat dibanding kenaikan besar secara tiba-tiba. Selain memberikan ruang adaptasi, kenaikan bertahap juga memungkinkan pemerintah memantau dampaknya terhadap inflasi dan daya beli.
Dalam skenario ini, beban tidak sepenuhnya ditanggung satu pihak. Pemerintah tetap memberikan subsidi atau kompensasi dalam batas tertentu, Pertamina menanggung sebagian beban operasional, sementara masyarakat ikut berkontribusi melalui penyesuaian harga yang relatif kecil.
“Kalau ada beban besar, idealnya dibagi. Pemerintah menanggung sebagian, Pertamina sebagian, dan masyarakat juga sebagian. Dengan begitu, dampaknya tidak terlalu berat di satu pihak,” ujar Komaidi.
Pendekatan berbagi beban ini dinilai penting agar kebijakan energi tidak hanya berorientasi jangka pendek. Sebab, jika seluruh beban ditanggung negara, ruang fiskal pemerintah dapat semakin sempit.
Akibatnya, anggaran untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur berpotensi tergerus.
Ancaman Inflasi dan Daya Beli
Meski kenaikan bertahap dinilai lebih moderat, dampaknya terhadap masyarakat tetap tidak bisa diabaikan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti kenaikan tarif transportasi dan harga kebutuhan pokok.
Bagi kelompok berpendapatan rendah, kenaikan sekecil apa pun dapat memengaruhi pengeluaran harian. Karena itu, pemerintah dituntut menyiapkan bantalan sosial apabila penyesuaian harga benar-benar dilakukan.
Bantalan tersebut dapat berupa bantuan langsung tunai, subsidi transportasi, maupun perlindungan terhadap kelompok rentan. Tanpa langkah tersebut, penyesuaian harga berisiko memperlebar tekanan ekonomi rumah tangga.
Pengamat menilai, komunikasi publik juga menjadi kunci. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka alasan penyesuaian harga, kondisi pasar global, serta bagaimana kebijakan itu akan dijalankan.
Transparansi diperlukan agar masyarakat memahami bahwa kebijakan BBM bukan semata-mata soal menaikkan harga, melainkan upaya menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional.
Selain itu, di tengah upaya penghematan energi, pemerintah juga mendorong kebijakan work from anywhere (WFA) pada waktu-waktu tertentu. Harapannya, mobilitas masyarakat dapat berkurang sehingga konsumsi BBM ikut menurun.
Namun, kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif. Kritik muncul terhadap penempatan hari WFA yang justru berdekatan dengan akhir pekan.
Menurut Komaidi, penerapan WFA pada Jumat berpotensi memicu masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk bepergian atau berwisata. Alih-alih mengurangi konsumsi energi, mobilitas justru bisa meningkat.
“Kalau ditempatkan di hari kerja tengah pekan, seperti Rabu, mungkin efek penghematannya lebih terasa. Kalau di Jumat, justru berpotensi jadi long weekend,” ujarnya.
Penilaian itu menunjukkan bahwa kebijakan penghematan energi tidak cukup hanya dibuat, tetapi juga harus dirancang secara tepat agar benar-benar efektif.
Selain kebijakan makro, penghematan energi juga dinilai dapat dimulai dari tingkat rumah tangga. Kebiasaan sederhana, seperti menggunakan bahan bakar memasak secara efisien, mengurangi penggunaan kendaraan untuk perjalanan pendek, hingga mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, dapat membantu menekan konsumsi energi.
Meski terlihat kecil, langkah-langkah tersebut diyakini memiliki dampak besar apabila dilakukan secara luas. Di tengah ancaman krisis energi global, efisiensi menjadi bagian penting dari strategi nasional.
Pemerintah juga dinilai perlu mempercepat diversifikasi energi agar ketergantungan terhadap BBM semakin berkurang. Pengembangan transportasi publik, kendaraan listrik, biodiesel, dan energi baru terbarukan menjadi agenda yang tak bisa lagi ditunda.
Tanpa upaya itu, Indonesia akan terus berada dalam posisi rentan setiap kali harga minyak dunia bergejolak.
Pada akhirnya, kebijakan BBM bukan semata soal memilih menaikkan atau menahan harga. Persoalan ini menyangkut keseimbangan antara daya beli masyarakat, kesehatan fiskal negara, keberlangsungan usaha Pertamina, dan jaminan pasokan energi nasional.
Menahan harga mungkin memberi ketenangan sesaat. Namun jika dilakukan tanpa perhitungan, risikonya dapat muncul dalam bentuk pasokan yang terganggu, beban APBN yang membengkak, hingga melemahnya kemampuan perusahaan negara.
Sebaliknya, kenaikan harga yang terlalu tinggi dan mendadak juga dapat menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi.
Karena itu, pemerintah dituntut mengambil langkah yang terukur, bertahap, dan transparan. Di tengah tekanan global yang belum mereda, keputusan terkait BBM harus didasarkan pada kepentingan jangka panjang dengan memastikan energi tetap tersedia, ekonomi tetap bergerak, dan masyarakat tetap terlindungi. (MK)
