SANGATTA – Persoalan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit masih menjadi perhatian serius di Kutai Timur (Kutim). Ketua DPRD Kutim Jimmi menegaskan lembaganya akan terus mengawal berbagai persoalan yang berkaitan dengan petani sawit, perusahaan perkebunan, hingga pabrik kelapa sawit agar mendapatkan solusi yang berkeadilan.
Menurutnya langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Kutim bersama Dinas Perkebunan dalam mengawal harga TBS patut diapresiasi. Salah satunya melalui surat edaran yang mengatur pembelian TBS produksi pekebun sesuai harga yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Terima kasih kepada Bupati Kutai Timur dan Kepala Dinas Perkebunan Kutai Timur atas adanya surat edaran tentang pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jimmi.
Meski demikian, dia menilai pekerjaan rumah di sektor perkebunan masih cukup banyak. Persoalan yang dihadapi tidak hanya menyangkut harga jual TBS, tetapi hubungan antara perusahaan, petani plasma, hingga petani mandiri yang selama ini kerap menimbulkan keluhan di lapangan.
Karena itu, DPRD Kutim berkomitmen mengawal setiap proses penyelesaian persoalan yang muncul. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara bertahap agar seluruh pihak yang terlibat dalam rantai industri sawit dapat berjalan sesuai aturan dan memperoleh kepastian.
“Kami melihat masih banyak hal yang harus diselesaikan oleh Dinas Perkebunan. Ini dilakukan secara bertahap untuk mengawal perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, plasma, dan petani mandiri. Saya sebagai Ketua DPRD Kutai Timur berkomitmen mengawal maksimal penyelesaian persoalan masyarakat dan perusahaan di sektor perkebunan,” tegasnya.
Jimmi menanggapi berbagai pandangan yang berkembang terkait penanganan persoalan harga sawit. Ia meminta semua pihak mengedepankan data dan fakta dalam menyampaikan kritik maupun pendapat kepada publik.
Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun kritik yang disampaikan harus bertujuan mencari solusi, bukan justru memperkeruh suasana dan memunculkan persepsi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Saya mengajak semua pihak untuk mengedepankan argumentasi yang berbasis data. Jangan sampai muncul persepsi yang mengganggu fokus pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Bagi Jimmi, stabilitas harga sawit bukan sekadar persoalan komoditas. Di baliknya ada ribuan petani yang menggantungkan penghasilan keluarga dari sektor perkebunan. Karena itu, penyelesaian persoalan sawit harus menjadi perhatian bersama agar kesejahteraan petani tetap terjaga.
Pewarta: Ramlah
Editor: Yahya Yabo
