SAMARINDA – Wacana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 mulai mengguncang Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah protes publik yang menilai Kaltim sebagai penyumbang besar pendapatan negara dari sektor batu bara, sorotan kini beralih pada Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai membengkak.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan TPP akan menjadi pos pertama yang dipangkas apabila pemerintah pusat benar-benar menurunkan alokasi TKD hingga 50 persen. Menurutnya langkah itu tidak dapat dihindari demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Pasti ada pemangkasan. Tapi ini harus dibicarakan bersama seluruh ASN, karena kondisi saat ini memang tidak memungkinkan,” ujar Seno Aji
Berdasarkan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.731/2023 terkait besaran TPP ASN Pemprov Kaltim menunjukkan angka fantastis. Sekretaris Daerah misalnya, menerima TPP hingga Rp99 juta per bulan.
Sementara beberapa jabatan strategis lain seperti Inspektur, Asisten, Kepala Badan, hingga Direktur RSUD kelas A menerima puluhan juta rupiah. Jumlah ini dinilai tidak seimbang apabila dibandingkan dengan tekanan fiskal yang tengah mengintai daerah.
Namun, bukan hanya TPP yang masuk radar pemangkasan. Seno menegaskan sejumlah proyek strategis daerah berpotensi dipangkas atau bahkan dihapus dari rencana kerja.
“Mungkin tidak hanya TPP. Ada proyek strategis yang harus kita pangkas atau kita hilangkan,” ucapnya.
Meski begitu, Seno menekankan program prioritas sesuai visi misi, seperti pendidikan gratis dan kesehatan gratis akan tetap dipertahankan.
“Itu wajib jalan. Karena sudah menjadi komitmen kita ke masyarakat. Gratispol, pendidikan gratis, kesehatan gratis itu tetap prioritas,” katanya.
Situasi ini kian pelik setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan merilis dokumen Daftar Rancangan Alokasi TKD Tahun Anggaran 2026.
Pada dokumen itu, provinsi penghasil emas hitam disebut hanya akan menerima sekitar Rp2,49 triliun Dana Transfer Umum (DTU) dengan rincian DBH Migas Rp48 miliar, Minerba Rp1,19 triliun, Dana Reboisasi Rp51 miliar, serta Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp866 miliar.
“Kita juga akan memangkas yang tidak penting dan yang tidak penting, bisa kita tunda prioritasnya untuk di tahun depan,” tegasnya.
Pada sisi lain, desakan agar TKD untuk Kaltim tidak dipotong datang dari Forum Rumah Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB), gabungan tokoh masyarakat, adat, dan mantan pejabat daerah.
Forum itu, lanjut Seno, dicanangkan dengan tujuan untuk membantu pemerintah untuk melakukan pendekatan kepada keempat anggota DPD RI asal Kaltim untuk melobi pemerintah pusat agar pemangkasan dapat dipertimbangkan kembali.
“Ya, mereka (FRKB) ingin membantu kita untuk mengomunikasikan kepada Bang Henock, Haji Mirni, Pak Sofyan, dan Sinta Rosma untuk melobi pusat,” bebernya.
Bagi publik, pengurangan TKD dianggap ironis. Pasalnya, Kaltim masih menjadi penopang besar pendapatan negara lewat batu bara dan sektor sumber daya alam lain. Apabila alokasi untuk daerah justru menyusut maka beban pembangunan daerah semakin berat.
Seno mengakui, apabila benar terjadi pemangkasan, Pemprov tidak punya banyak pilihan selain merasionalisasi anggaran. Namun demikian, ia memastikan visi-misi program Gratispol tetap berjalan dan terealisasi.
“Kita harus duduk bersama DPRD, melihat mana anggaran yang bisa ditunda dan memangkas yang tidak prioritas. Hanya program vital yang akan kita amankan,” pungkasnya.
Pewarta: Hadi Winata
Editor: Yahya Yabo
