ANGKA pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur masih tampak meyakinkan. Investasi terus mengalir, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan, proyek strategis nasional bergulir, dan aktivitas industri berbasis sumber daya alam tetap menjadi mesin utama ekonomi daerah.
Namun di balik optimisme tersebut, denyut ekonomi di tingkat akar rumput justru menunjukkan gejala berbeda. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mulai menghadapi tekanan berlapis. Daya beli masyarakat melemah, biaya operasional meningkat, sementara pelemahan nilai tukar rupiah ikut memperbesar beban dunia usaha.
Ketika indikator makro menunjukkan pertumbuhan, sebagian pelaku usaha kecil justru mengaku semakin sulit menjaga omzet dan mempertahankan arus kas usaha mereka.
Pengamat Ekonomi sekaligus Akademisi UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Ahmad Syarif, menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya terdistribusi hingga ke lapisan masyarakat bawah.
“Secara makro Kaltim masih cukup baik. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,53 persen dengan PDRB sekitar Rp900 triliun. Tetapi indikator makro tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Masih banyak UMKM yang mengeluhkan perlambatan penjualan dan melemahnya konsumsi,” ujarnya kepada Media Kaltim.
Menurut Ahmad, persoalan ekonomi Kaltim saat ini bukan lagi bagaimana menciptakan pertumbuhan, melainkan bagaimana memastikan manfaat pertumbuhan tersebut dapat dinikmati secara merata.
Dalam teori ekonomi, pertumbuhan yang sehat semestinya diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun kondisi di Kalimantan Timur menunjukkan tidak semua sektor menikmati manfaat yang sama.
Pertumbuhan ekonomi daerah selama ini masih banyak ditopang sektor pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, dan investasi berskala besar. Sektor-sektor tersebut memang menghasilkan nilai ekonomi tinggi, tetapi memiliki karakteristik padat modal sehingga efek bergandanya terhadap masyarakat tidak selalu besar.
Masuknya investasi, termasuk pembangunan IKN, memang memicu aktivitas ekonomi baru. Hotel tumbuh, restoran bertambah, jasa transportasi meningkat, dan sektor konstruksi bergerak agresif.
Namun di sisi lain, banyak UMKM lokal belum mampu masuk ke dalam rantai pasok proyek-proyek besar tersebut.
“UMKM lokal masih belum banyak yang terhubung dengan rantai pasok pembangunan IKN maupun investasi besar yang masuk ke daerah,” kata Ahmad.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tercipta belum sepenuhnya mengalir ke usaha kecil yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar.
Situasi diperburuk oleh inflasi yang terus menggerus kemampuan belanja masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat lebih cepat dibanding kenaikan pendapatan, masyarakat akan mulai mengurangi konsumsi. Kondisi inilah yang paling cepat dirasakan pelaku UMKM.
“Ketika pendapatan tidak naik secepat biaya hidup, masyarakat akan merasa daya belinya menurun walaupun secara statistik ekonomi tumbuh,” jelasnya.
Bagi usaha kecil, penurunan konsumsi sekecil apa pun dapat berdampak signifikan. Sebagian besar UMKM beroperasi dengan modal terbatas dan margin keuntungan yang relatif tipis.
“Penurunan omzet beberapa persen saja bisa mengganggu arus kas UMKM karena sebagian besar memiliki cadangan modal yang terbatas,” ungkap Ahmad.
Dolar Menguat, Beban Dunia Usaha Bertambah
Di tengah lemahnya daya beli, pelaku usaha juga harus menghadapi tantangan baru berupa gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Pelemahan rupiah membuat biaya berbagai kebutuhan usaha ikut meningkat, mulai dari bahan baku, komponen produksi, alat kerja, hingga biaya distribusi yang berkaitan dengan barang impor maupun harga energi.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Penajam Paser Utara (PPU), Hasrul, mengatakan tekanan ekonomi yang dirasakan dunia usaha saat ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
“Pelemahan nilai tukar yang terjadi saat ini menjadi puncak dari berbagai tekanan yang sudah lebih dulu dirasakan. Dampaknya tidak hanya pada pelaku usaha, tetapi juga terhadap seluruh sendi perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Menurut Hasrul, hampir semua sektor usaha mulai terdampak.
Sektor konstruksi menjadi salah satu yang paling rentan karena masih bergantung pada sejumlah material dan komponen yang memiliki keterkaitan dengan produk impor.
Sementara sektor pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi dan logistik juga menghadapi kenaikan biaya operasional akibat meningkatnya harga pupuk, bahan bakar dan berbagai kebutuhan produksi lainnya.
“Semua sektor saling berkaitan. Ketika biaya produksi naik, efeknya akan menjalar ke harga barang dan jasa yang akhirnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Ketika biaya meningkat, pelaku usaha umumnya dihadapkan pada dua pilihan sulit: menaikkan harga atau mengurangi margin keuntungan.
Sebagian memilih strategi lain, yakni mempertahankan harga tetapi mengurangi volume atau ukuran produk.
Fenomena tersebut semakin mempersempit ruang gerak masyarakat sebagai konsumen.
Tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini perlahan mengubah pola konsumsi. Jika sebelumnya belanja kebutuhan sekunder masih cukup tinggi, kini banyak rumah tangga mulai lebih selektif dalam mengeluarkan uang.
Kondisi ini disebut Hasrul sebagai fase “mode bertahan”.
“Masyarakat cenderung masuk ke mode bertahan. Konsumsi mulai dikurangi dan ini otomatis berdampak pada aktivitas UMKM maupun perusahaan,” jelasnya.
Perubahan perilaku konsumsi menjadi sinyal yang perlu diwaspadai. Sebab konsumsi rumah tangga selama ini merupakan salah satu motor utama penggerak ekonomi daerah.
Ketika masyarakat menahan belanja, dampaknya akan langsung terasa pada pedagang pasar, warung, pelaku kuliner, jasa rumahan hingga usaha mikro lainnya.
Jika berlangsung dalam jangka panjang, perlambatan konsumsi berpotensi menghambat ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja baru.
UMKM Belum Menjadi Pemain Utama
Di tengah derasnya arus investasi yang masuk ke Kalimantan Timur, Ahmad Syarif menilai keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari nilai investasi atau angka pertumbuhan ekonomi.
Yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat lokal ikut menikmati manfaat dari pembangunan tersebut.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa triliun investasi yang masuk, tetapi juga berapa banyak UMKM lokal yang tumbuh dan berhasil menjadi pemasok maupun mitra proyek tersebut,” tegasnya.
Menurut Ahmad, berbagai program pemberdayaan UMKM sebenarnya telah banyak dilakukan pemerintah, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan usaha, digitalisasi, bantuan legalitas hingga pendampingan sertifikasi.
Namun persoalan utama bukan lagi pada jumlah program, melainkan efektivitasnya.
“Banyak UMKM sudah mengikuti pelatihan, tetapi belum mendapatkan akses pasar yang berkelanjutan,” ujarnya.
Karena itu, kebijakan ke depan perlu lebih diarahkan pada penciptaan pasar nyata bagi UMKM.
Salah satunya melalui peningkatan penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, memperluas kemitraan dengan perusahaan besar, hingga membuka akses UMKM masuk ke rantai pasok proyek-proyek strategis.
Ahmad mengingatkan bahwa investasi besar yang masuk ke daerah tidak boleh berubah menjadi “pulau ekonomi” yang berdiri sendiri tanpa keterhubungan dengan masyarakat sekitar.
Pemerintah daerah perlu memastikan keberadaan investasi mampu menciptakan efek berganda yang luas melalui kemitraan dengan pelaku usaha lokal.
Ia mengusulkan percepatan sertifikasi usaha, penguatan pusat rantai pasok UMKM, peningkatan akses pembiayaan, serta kewajiban penggunaan produk lokal dalam pengadaan tertentu.
“Perusahaan besar dan UMKM harus bersinergi dengan fasilitasi pemerintah daerah. Jika berhasil, manfaat investasi tidak hanya dinikmati investor tetapi juga masyarakat lokal dan pelaku usaha kecil,” tuturnya.
Hasrul juga menilai stabilitas fiskal daerah menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak di tengah ketidakpastian global.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan belanja daerah tetap efektif agar roda ekonomi masyarakat tidak kehilangan momentum.
Pembangunan IKN diyakini akan terus menciptakan peluang ekonomi baru bagi Kalimantan Timur dalam beberapa tahun mendatang. Permintaan terhadap barang dan jasa diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya aktivitas pembangunan dan perpindahan penduduk.
Namun peluang tersebut tidak otomatis menjadi keuntungan bagi UMKM jika persoalan daya beli, akses pasar, dan daya saing tidak segera diselesaikan.
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih positif, tantangan terbesar Kaltim saat ini sesungguhnya bukan bagaimana mengejar angka pertumbuhan yang lebih tinggi. Tantangannya adalah memastikan pertumbuhan tersebut hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak tercermin dari grafik ekonomi semata, melainkan dari kondisi pedagang pasar yang tetap ramai pembeli, warung yang mampu bertahan, usaha kecil yang terus berkembang, dan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berbelanja tanpa terbebani tekanan biaya hidup.
Ketika UMKM tumbuh bersama investasi, di situlah pembangunan benar-benar bekerja untuk semua. Namun jika pertumbuhan hanya dinikmati segelintir sektor, maka paradoks ekonomi Kaltim akan terus berulang. Angka-angka terlihat kuat, tetapi denyut ekonomi rakyat justru melemah. (MK)
