KUTIM – Warga Sidrap kembali menyuarakan keresahan mereka terhadap kondisi jalan yang rusak dan minimnya penerangan. Sudah bertahun-tahun kondisi ini terjadi, namun belum ada tindakan nyata dari pemerintah. Situasi ini makin memanas seiring kembali mencuatnya isu sengketa wilayah Sidrap yang disebut-sebut menjadi rebutan antara Pemerintah Kutai Timur (Kutim) dan Kota Bontang.
“Di sini gelap banget. Akses jalan juga parah. Sudah lama begini tapi enggak ada perbaikan,” keluh Arphia, warga Sidrap yang aktif menyuarakan kondisi lingkungannya kepada Media Kaltim Network, Sabtu (24/5/2025).
Ia menilai tidak adanya kejelasan status wilayah berdampak langsung pada nasib pembangunan di daerah mereka. Ia pun tidak segan memilih masuk Kota Bontang apabila tidak ada pergerakan pembangunan untuk Sidrap.
“Nyata pilih Kota Bontang. Enggak ada pergerakan untuk perbaikan. Padahal kalau diperbaiki, warga juga enggak keberatan masuk Sangatta (Kutim),” ujarnya.
Arphia menambahkan warga sempat merasa ada harapan saat masa kampanye lalu. Kala itu, terlihat adanya pembangunan yang membawa angin segar bagi masyarakat. Namun setelah kampanye usai, pembangunan pun terhenti.
“Pas kampanye kemarin ada pembangunan, jadi senang sudah warga. Bahkan bapakku saja sampai masuk Sangatta. Tapi sekarang enggak ada lagi pergerakan. Yang sudah pindah KTP pun merasa kecewa,” lanjutnya.
Komentar serupa turut disampaikan oleh Puput, warga lainnya yang merasa seolah-olah Sidrap hanya diingat saat menjelang Pemilu.
“Waktu kampanye banyak janji-janji. Sekarang semua hilang. Padahal kami cuma minta hak dasar sebagai warga, jalan yang bagus, lampu jalan, dan rasa aman. Kenapa harus tunggu rame dulu baru diperhatikan?,” ungkap Puput.
Dengan kembali mencuatnya isu sengketa Sidrap, warga menagih komitmen pemerintah. Mereka tidak ingin daerah mereka hanya dijadikan alat politik saat Pemilu. lalu dilupakan setelahnya.
“Kami enggak peduli mau masuk Kutim atau Bontang. Yang penting hak kami dipenuhi. Jalan dan penerangan itu kebutuhan dasar. Kami butuh aksi, bukan janji,” tegas Arphia.
Warga berharap polemik ini segera diselesaikan, agar pembangunan bisa berjalan tanpa tarik-ulur kepentingan.
Pewarta: Ramlah
Editor: Yahya Yabo
