SAMARINDA – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Nurhadi Saputra, menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur yang hingga kini belum terealisasi ditambah dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Dalam wawancara di ruang kerjanya di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim, Senin (20/10/2025), Nurhadi mengungkapkan kebutuhan fasilitas kesehatan di wilayah Balikpapan Timur sudah sangat mendesak mengingat jarak ke rumah sakit terdekat sekitar 40 menit perjalanan.
“Pelayanan kesehatan harus maksimal dan bisa diakses cepat oleh masyarakat. Jarak 40 menit untuk menuju rumah sakit itu sangat tidak ideal, apalagi dalam kondisi darurat,” ujarnya.
Nurhadi mengungkapkan pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur merupakan bagian dari visi yang telah disepakati bersama Wali Kota Balikpapan saat Pilkada sebelumnya. Ia bahkan memastikan seluruh persiapan telah matang, mulai dari ketersediaan lahan hingga dukungan studi lingkungan (AMDAL).
“Waktu itu saya meminta langsung secara empat mata ketika mengusulkan rekomendasi partai. Salah satu poinnya adalah komitmen membangun rumah sakit di Balikpapan Timur,” ungkapnya.
Namun, rencana tersebut harus tertunda akibat pemangkasan dana transfer dari pusat. Menurut Nurhadi, APBD Kota Balikpapan yang semula diperkirakan mencapai lebih dari Rp4 triliun berkurang sekitar Rp1,2 triliun setelah dikurangi oleh kebijakan efisiensi pusat.
“Dengan pemangkasan sebesar itu, tentu program prioritas banyak yang harus dikorbankan, termasuk pembangunan rumah sakit. Bukan karena pemerintah kota tidak mau, tetapi ruang fiskalnya sangat terbatas,” jelasnya.
Nurhadi menyebutkan anggaran pembangunan rumah sakit tersebut telah masuk dalam rencana pembiayaan sebesar Rp274 miliar dengan alokasi awal sekitar Rp50 miliar pada tahun 2026.
Ia menegaskan dirinya maju ke DPRD Provinsi Kaltim salah satunya untuk mengawal proyek strategis tersebut agar tidak berhenti hanya karena kendala fiskal daerah.
“Saya melihat 2024 semua sudah siap. Lahan beres, Amdal beres, komunikasi dengan dinas kesehatan juga sudah dilakukan. Karena itu saya maju ke provinsi agar bisa memperjuangkan pendanaan dari tingkat yang lebih tinggi,” tuturnya.
Nurhadi memastikan Komisi II DPRD Kaltim akan meminta penjelasan pemerintah daerah dan mendorong sinkronisasi program agar pembangunan rumah sakit tersebut tidak terhenti.
“Ini bukan hanya soal janji politik, tapi kebutuhan nyata masyarakat. Balikpapan Timur butuh rumah sakit sendiri. Kami akan perjuangkan hingga tuntas,” tegasnya.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
