TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar sebagai mitra strategis untuk memastikan program pembangunan berjalan aman secara hukum, tepat sasaran, dan transparan.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan komunikasi intensif dengan Kepala Kejari Kukar akan diperkuat melalui perpanjangan nota kesepahaman (MoU). Sinergi ini tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi mencakup pembekalan dan mitigasi risiko hukum bagi perangkat daerah.
“Kita dengan Pak Kajari Kukar akan bersinergi. Framing kita sama, yakni pembangunan di Kukar berjalan dengan baik. Artinya, kita saling support,” ujar Aulia, Rabu (6/8/2025).
Menurutnya, peran kejaksaan sangat penting untuk mengawal program prioritas Kukar Idaman Terbaik, terutama dalam memberikan arahan hukum agar pelaksanaan pembangunan tidak tersandung persoalan di kemudian hari.
“Insya Allah akan diperpanjang MoU dengan Kejari Kukar. Sekaligus juga akan ada pembekalan. Pihak kejaksaan akan memberikan mitigasi terhadap potensi pelanggaran hukum yang selama ini terjadi,” jelasnya.
Aulia menekankan seluruh perangkat daerah, termasuk camat, adalah eksekutor kebijakan yang memegang anggaran, sehingga pendampingan hukum dari kejaksaan menjadi kebutuhan vital.
“Kita ini eksekutor. Kalau tidak eksekusi, ya cuma omong-omong saja. Karena kita sebagai eksekutor dan pengguna anggaran, maka penting dilakukan mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menjadi masalah. Itu yang akan dibantu oleh kejaksaan,” sebutnya. (adv)
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
