SAMARINDA — Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 15 Agustus lalu menyampaikan bahwa anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2026 hanya sebesar Rp6,3 triliun, turun dari Rp13 triliun pada 2025.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menegaskan hingga kini tidak ada gambaran bahwa Pemprov Kaltim akan mengalokasikan anggaran 2026 untuk IKN.
“Sepanjang ini saya belum dengar itu, ya karena efisiensi. Kita tahun ini hampir 50 persen, tahun depan bisa 75 persen yang diefisensikan,” ujarnya saat diwawancarai Media Kaltim, Selasa (19/8/2025).
Hasanuddin menegaskan, pembangunan IKN sepenuhnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim. Meski demikian, Kaltim tetap mendapat manfaat dari proyek infrastruktur dan fasilitas publik yang dibangun pemerintah pusat di wilayahnya.
Sebelumnya, Pemprov Kaltim sempat mengalokasikan sebagian APBD untuk mendukung transisi kewenangan wilayah IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, sebelum sepenuhnya dikelola oleh Otorita IKN. Namun besaran dana yang digelontorkan tidak pernah dirinci secara terbuka.
“Sepaham saya, belum ada anggaran Kaltim 2026 untuk IKN, karena kita juga kekurangan,” tegas Hasanuddin. (ADV)
