SAMARINDA – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menegaskan bahwa banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bukan sekadar musibah alam, melainkan “bencana kebijakan” akibat keputusan politik yang mengabaikan sains dan keberlanjutan lingkungan.
Dalam rilis yang diterbitkan Senin (8/12/2025), KIKA menyampaikan duka mendalam atas korban jiwa dan kerugian sosial-ekonomi yang ditimbulkan banjir tersebut. Namun, mereka mengecam keras respons sejumlah pejabat yang dinilai minim empati dan tidak fokus pada keselamatan warga.
Respons pemerintah pusat yang enggan menetapkan status bencana nasional disebut memperburuk situasi, terutama ketika kapasitas fiskal daerah tertekan akibat pemangkasan transfer pusat.
KIKA menegaskan bahwa deforestasi, alih fungsi lahan, dan konsesi perusahaan besar di wilayah hulu yang ditopang kepentingan elite ekonomi-politik menjadi penyebab utama banjir bandang. Model pembangunan yang menyingkirkan sains, menurut KIKA, telah mendorong masyarakat masuk dalam kerentanan struktural.
Mereka juga menyoroti pola pengambilan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dinilai terlalu sentralistik dan top-down, mewarisi pendekatan masa DOM di Aceh. Pendekatan ini dianggap mengabaikan sensitivitas sosial-ekologis dan menghambat kebijakan berbasis pengetahuan.
Dalam pernyataannya, KIKA menilai pemerintah pusat gagal menunjukkan sense of humanity. Anggaran BNPB yang hanya sekitar Rp491 miliar disebut tidak sebanding dengan kebutuhan penanganan bencana, terutama ketika dibandingkan dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp1,2 triliun per hari. Menurut KIKA, pemerintah perlu menghentikan MBG, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan proyek politik lainnya untuk memprioritaskan penanganan bencana Sumatera.
KIKA mengajukan sejumlah tuntutan tegas, antara lain mengembalikan sains sebagai dasar kebijakan lingkungan dan tata ruang, melakukan investigasi independen terhadap perusahaan yang diduga merusak ekosistem, menghentikan intimidasi terhadap akademisi maupun warga yang mengkritik berdasarkan data, serta memprioritaskan keselamatan dan pemulihan masyarakat melalui mitigasi dan perencanaan tata ruang jangka panjang.
Mereka juga mendesak pemerintah mengalihkan anggaran MBG dan PSN untuk penanganan bencana Sumatera, serta meminta pejabat publik menunjukkan empati nyata, bukan meremehkan penderitaan masyarakat.
KIKA menegaskan bahwa tragedi banjir kali ini merupakan bukti kegagalan tata kelola nasional yang dianggap dikuasai kepentingan oligarki dan abai terhadap keberlanjutan lingkungan. Mereka menyatakan solidaritas penuh bagi masyarakat Sumatera dan menyerukan agar bencana ini menjadi momentum pemulihan tata kelola berbasis pengetahuan, bukan sekadar rutinitas respons darurat.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
