SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda.
Rapat tersebut secara khusus menyoroti efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang mencapai Rp900 miliar pada tahun 2026 serta kesiapan implementasi kurikulum terbaru.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, M. Novan Syaronny Pasie, menegaskan serapan anggaran yang besar harus dibarengi dengan output nyata yang dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sapras) sekolah dasar.
Novan menyampaikan DPRD Samarinda memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan anggaran yang dialokasikan mampu menjawab kebutuhan dasar pendidikan di Samarinda.
“Kita ke depan harus mampu mempertanggungjawabkan anggaran yang cukup besar ini terhadap masyarakat. Di Dinas Pendidikan saja kurang lebih ada Rp900 sekian miliar, bagaimana output-nya di tahun 2026 ini? Itu yang menjadi fokus utama kami,” ujar Novan di hadapan jajaran Disdikbud, Selasa (5/5/2026).
Terkait distribusi buku penunjang dan bantuan fasilitas, Novan meminta Disdikbud melalui pengawas sekolah untuk melakukan pemetaan (mapping) yang akurat agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
“Tolong di-mapping sekolah mana saja yang diprioritaskan. Jangan sampai sekolah yang vokal justru menimbulkan keributan karena merasa tidak diperhatikan. Karena keterbatasan anggaran kita, lebih baik dilengkapi secara bertahap berdasarkan skala prioritas agar tidak menimbulkan potensi polemik ke depannya,” tegasnya.
Memasuki tahun kedua implementasi kurikulum berbasis metode coding dan Kecerdasan Buatan (AI) atau yang dikenal sebagai Deep Learning, Novan mengingatkan pentingnya edukasi kepada orang tua siswa.
“Jangan sampai orang tua terkejut melihat perkembangan aktivitas anaknya. Pakta integritas yang ditandatangani orang tua harus menjadi catatan agar mereka paham apa yang dikerjakan anak-anak di sekolah,” jelas Novan.
Ia menambahkan di era digital saat ini, kemampuan pengajar harus terus ditingkatkan agar tidak tertinggal oleh siswa yang sudah sangat mahir mengakses informasi secara mandiri.
“Anak-anak SD sekarang canggih-canggih karena akses informasi online yang mudah. Kalau tidak diarahkan oleh tenaga pengajar yang mumpuni, gurunya bisa kalah saing dengan siswanya sendiri,” tambahnya.
Meski anggaran fisik tahun ini terkonsentrasi pada angka Rp25 miliar untuk rehabilitasi sejumlah SD dan SMP (seperti rencana rehab berat 8 kelas di SMPN 2), Novan memastikan pihaknya akan terus mengawal usulan-usulan dari masyarakat.
“Jika ada usulan di luar daftar ini, tentu akan kita tinjau kembali. Minimal masyarakat dan pihak sekolah sudah mendapatkan pencerahan bahwa pelaksanaan perbaikan akan dilakukan tahun ini secara bertahap,” jelasnya. (rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
