SAMARINDA – Komisi X DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Bidang Pendidikan ke Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan yang berlangsung, Rabu (19/112025) digelar dalam rangka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026.
Pertemuan, Rabu (19/112025) digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim, Jalan Basuki Rahmat Samarinda. Forum tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan sektor pendidikan di Kalimantan Timur.
Turut hadir Kepala BGTK Kaltim, Wiwik Setiawati beserta jajaran, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kaltim, Armin, perwakilan Dinas Pendidikan Kota Samarinda, serta perwakilan lembaga pendidikan dari berbagai jenjang yakni pendidikan non formal, PAUD, SLB, SD, SMP, SMA/SMK, hingga sekolah keagamaan seperti madrasah dan pesantren.
Organisasi profesi dan pendukung pendidikan seperti PGRI Kaltim, Dewan Pendidikan Kaltim, serta Komite Sekolah hadir memberikan pandangan dan masukan.
Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunker, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi kepada BGTK Kaltim atas fasilitasi yang menghadirkan berbagai stakeholder pendidikan dalam satu forum.
Hetifah menegaskan kedatangan Komisi X ke Kaltim bukan sekadar agenda formalitas, tetapi bentuk kesungguhan dalam menyerap aspirasi daerah. Ia menjelaskan rombongan yang datang berjumlah 19 orang, terdiri dari unsur anggota Komisi X, sekretariat komisi, serta tenaga ahli.
“Dialog hari ini sangat kaya masukan dari daerah, baik best practice maupun persoalan yang masih dihadapi. Tantangan pendidikan tidak bisa diselesaikan satu pihak saja, tetapi harus dikerjakan bersama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga balai,” ujar Hetifah.
Ia menekankan pentingnya kesetaraan layanan pendidikan, termasuk bagi pendidikan berbasis agama, agar tidak terjadi disparitas antar wilayah maupun antar jenjang pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menyampaikan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk memperkuat mutu pendidikan di Kaltim.
“Kami di daerah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan, tetapi banyak kebijakan strategis yang tetap membutuhkan dukungan regulasi dari pemerintah pusat dan Komisi X DPR RI,” ujar Armin.
Ia mengapresiasi kehadiran Komisi X yang dinilai memberikan ruang bagi daerah untuk menyampaikan kebutuhan langsung.
“Melalui forum seperti ini, kami bisa menyampaikan kondisi riil di lapangan, termasuk kebutuhan guru, penguatan balai, peningkatan kompetensi, hingga isu kesenjangan antar wilayah. Semua ini penting agar kebijakan nasional benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah,” tambahnya.
Armin menekankan pentingnya optimalisasi peran BGTK dan BPMP dalam pendampingan guru serta percepatan program peningkatan kompetensi di Kaltim.
Dalam dialog tersebut, Komisi X DPR RI menyoroti percepatan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dinilai semakin masif. Hetifah mengapresiasi upaya tersebut dikarenakan berdampak langsung pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
“PPG yang semakin cepat dan terbuka akan membantu guru-guru kita tidak tertinggal lagi dalam sertifikasi. Masukan dari daerah hari ini akan memperkuat pengaturan status, kompetensi, dan perlindungan hukum guru dalam regulasi nasional yang sedang disiapkan,” jelas Hetifah.
Kunjungan kerja Komisi X DPR RI akan berlangsung hingga 21 November 2025 dengan agenda lanjutan bersama berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Kaltim.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
