SAMARINDA – Cara komunikasi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, dalam merespons gelombang aksi massa belakangan ini menuai sorotan dari kalangan akademisi. Alih-alih menemui demonstran secara langsung, langkah membuat video klarifikasi di media sosial justru dinilai tidak menyentuh sisi emosional publik.
Akademisi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Mulawarman (Unmul), Silviana Purwanti, menilai pola komunikasi yang ditampilkan cenderung satu arah dan terlalu formal.
“Kalau saya lihat, pola komunikasinya lebih ke top-down, formal, seperti pernyataan resmi. Secara legitimasi mungkin kuat, tapi emosinya tidak sampai ke masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai via telepon, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya pendekatan seperti itu membuat pesan yang disampaikan pemerintah kehilangan aspek kedekatan dengan publik. Ia menyebut persoalan utama terletak pada lemahnya koneksi emosional antara pemimpin dan masyarakat.
“Jadi lemah di connection. Dia mencoba menyampaikan bahwa siap dikritik, tapi di sisi lain justru membatasi kritik itu sendiri,” katanya.
Silviana menilai gaya komunikasi satu arah tersebut tidak lagi relevan di era digital yang menuntut interaksi dua arah antara pemimpin dan masyarakat.
“Sekarang ini eranya media digital, komunikasi itu harus dua arah. Tapi yang terlihat, masih seperti komunikasi di media konvensional,” jelasnya.
Akibatnya narasi negatif di ruang publik terlanjur terbentuk dan sulit dikendalikan. Bahkan apa pun yang disampaikan pemerintah berpotensi tidak lagi mendapat respons positif dari masyarakat.
“Ketika narasi publik sudah terbentuk, dia bicara apa pun jadi tidak berdampak. Itu masalahnya,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menilai sikap tidak menemui massa aksi mencerminkan pendekatan komunikasi yang defensif. Padahal, menurutnya, keberanian hadir langsung di tengah masyarakat justru dapat membangun empati publik.
“Seharusnya muncul saja di depan publik. Itu bisa menimbulkan empati, menunjukkan keberanian menghadapi masyarakat,” ucapnya.
Silviana menekankan pentingnya perbaikan strategi komunikasi secara menyeluruh, termasuk pembentukan tim manajemen isu dan krisis yang independen dan profesional.
“Dia perlu tim manajemen isu dan krisis yang netral, yang bisa melihat masalah secara objektif, bukan sekadar membenarkan,” katanya.
Lantas ia menyarankan agar pemerintah tidak terus-menerus mengandalkan klarifikasi formal, melainkan turun langsung mendengar aspirasi masyarakat.
“Jangan terus-terusan klarifikasi. Harus turun, tanya ke masyarakat, apa yang salah. Itu yang harus dibenahi,” ungkapnya.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
