SAMARINDA – Menyambut agenda padat pada 2026, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) sebagai langkah strategis memperkuat penataan organisasi dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Rakorwil yang digelar, Sabtu (29/11/2025) menjadi bentuk percepatan penerjemahan arahan Rakernas agar seluruh program pusat dapat segera diimplementasikan di daerah.
Ketua DPW PKS Kaltim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan Rakorwil merupakan instruksi langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS.
Instruksi itu mengamanatkan kepada seluruh DPW wajib merampungkan Rakorwil sebelum tahun 2025 berakhir. PKS Kaltim pun menjadi salah satu wilayah yang bergerak cepat memenuhi amanat tersebut.
“Alhamdulillah, hari ini kita menindaklanjuti amanat Rakernas bahwa seluruh DPW harus segera melaksanakan Rakorwil. Ini menjadi kewajiban bagi kita semua,” ujar Ardiansyah.
Meski hanya berlangsung satu hari, Ardiansyah menilai momentum Rakorwil sangat krusial. Pada 2025 tinggal menyisakan beberapa minggu, sementara sejumlah program unggulan PKS telah dijadwalkan untuk mulai berjalan pada Januari 2026.
“Waktu kami memang singkat, karena sebagian program justru sudah mulai dijalankan sejak Oktober. Tahun depan tinggal satu bulan lagi, jadi semua harus dipercepat,” jelasnya.
Seluruh ketua bidang dari DPD PKS kabupaten/kota hadir lengkap. Menurut Ardiansyah, kehadiran penuh tersebut menunjukkan keseriusan PKS dalam memastikan sinkronisasi antara arahan pusat dan strategi daerah.
Rakorwil tersebut menyertakan pemutaran pesan Presiden PKS yang disampaikan secara serentak di seluruh Indonesia. Dalam pesan tersebut, Presiden PKS kembali menegaskan dua fokus utama yakni penguatan kaderisasi dan perluasan layanan publik sebagai inti peran partai politik.
“Tekanan dari Presiden PKS sangat jelas yaitu pada kader dan kaderisasi serta pelayanan publik. Karena partai harus benar-benar hadir memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Ardiansyah.
Ia menambahkan PKS tidak ingin hanya tampil saat Pemilu, tetapi terus menghadirkan program nyata yang menyentuh masyarakat dari berbagai lapisan.
Dalam forum Rakorwil, sejumlah program prioritas PKS dibahas lebih detail, termasuk penyusunan 35 indeks kerja program sebagai pedoman penyelarasan strategi bagi seluruh DPW dan DPD. Indeks tersebut mencakup aspek pelayanan sosial, kaderisasi, ketahanan keluarga hingga advokasi kebijakan publik.
“Semuanya dibahas, mulai dari program unggulan sampai penjabaran teknis. Namun hasil final masih kita rampungkan dalam bentuk rekomendasi Rakorwil,” jelas Ardiansyah.
Salah satu program yang kembali menonjol yakni Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Menurut Ardiansyah, RKI relevan dengan kebutuhan masyarakat Kaltim, terutama di kawasan perkotaan yang menghadapi berbagai persoalan sosial.
“RKI dan program ketahanan keluarga tetap menjadi fokus utama, karena layanan itu langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Rakorwil PKS Kaltim ditutup dengan sesi diskusi lintas bidang dan penyelarasan teknis pelaksanaan program. Ardiansyah menyebut seluruh masukan dari ketua bidang menjadi modal penting untuk membawa PKS Kaltim memasuki fase implementasi 2026 dengan langkah yang lebih solid.
“Semua ketua bidang hadir dan memberikan masukan. Rakorwil ini menjadi fondasi awal bagi PKS Kaltim untuk menyesuaikan kebijakan pusat dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
