TENGGARONG – Saat ini di tengah geliat pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan Kutai Kartanegara (Kukar), satu sektor usaha mencuat sebagai primadona adalah distribusi gas elpiji (gas LPG).
Bukan tanpa alasan. Di balik keputusan ini, ada kepedulian besar terhadap kelangsungan usaha masyarakat kecil, terutama pelaku UMKM kuliner yang rentan terdampak lonjakan harga energi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Taufik Zulfian Noor, mengungkapkan dari tujuh jenis usaha yang menjadi kerangka Koperasi Merah Putih, distribusi elpiji menjadi sektor pilihan tambahan yang paling banyak diajukan pengurus koperasi di lapangan.
“Sebagian besar desa memang memilih distribusi elpiji sebagai usaha tambahan. Ini berdasarkan kebutuhan yang nyata dirasakan masyarakat beberapa waktu lalu saat sempat terjadi kelangkaan,” ujar Taufik, Rabu (25/6/2025).
Menurutnya, meski distribusi elpiji tidak masuk dalam enam unit usaha wajib koperasi (seperti simpan pinjam, sembako, klinik, apotek, logistik, dan pergudangan), namun potensi sektor ini dinilai sangat kuat karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan pokok masyarakat.
Kondisi pasokan yang tidak menentu serta disparitas harga antar wilayah menjadi tantangan yang ingin diatasi melalui model koperasi ini. Taufik menyebut keberadaan koperasi sebagai distributor elpiji di tingkat desa dapat menjadi solusi konkret atas persoalan tersebut.
“Kalau koperasi bisa langsung jadi distributor resmi elpiji, maka rantai distribusi bisa lebih pendek. Harga bisa dikendalikan dan UMKM bisa bernafas lebih lega,” ujarnya.
Dirinya menambahkan pelaku UMKM, terutama pedagang makanan adalah sektor yang paling cepat terdampak ketika harga elpiji naik. Dengan margin usaha yang sempit, mereka rentan kehilangan pendapatan apabila harga bahan bakar melonjak.
“Kita ingin UMKM tetap bisa jual murah tapi tidak merugi. Maka peran koperasi sebagai penyangga ekonomi rakyat sangat penting,” tambahnya.
Taufik optimistis, apabila koperasi di desa dapat menjadi titik distribusi elpiji resmi, maka ketahanan ekonomi lokal akan semakin kuat. Selain menekan inflasi di tingkat desa, turut memperluas akses energi yang adil dan merata.
“Distribusi elpiji ini bukan hanya soal bisnis. Ini bagian dari strategi perlindungan UMKM dan pemerataan layanan energi,” pungkasnya. (adv)
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
