SAMARINDA – Pembahasan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Murni Tahun Anggaran 2027 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Samarinda menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyusun kerangka pendapatan dan belanja.
Untuk menjaga agar APBD tetap realistis, perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta dana Transfer ke Daerah (TKD) dipatok dengan asumsi awal nol rupiah.
Anggota Banggar DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan dokumen KUA-PPAS yang diserahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda saat ini masih berbentuk rancangan awal yang dinamis.
“Nanti dibahas bersama dengan DPRD untuk menetapkan KUA-PPAS,” kata Abdul Rohim, Selasa (21/7/2026)
Salah satu fokus evaluasi Banggar adalah menyisir potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat dioptimalkan tanpa mendasarkan belanja pada angka yang spekulatif.
“Apakah memang kemampuan kita untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah itu hanya sekian, atau jangan-jangan masih bisa kita upgrade,” jelasnya.
Menanggapi skema penanganan SiLPA dan kurang salur dana transfer, Rohim membeberkan mekanisme teknis yang diterapkan dalam penyusunan anggaran murni tahun 2027. Sesuai dengan pola penganggaran yang berjalan, SiLPA baru dialokasikan secara riil pada pembahasan anggaran perubahan.
“SiLPA itu dibuat nol dulu, nanti di perubahan baru kemudian biasanya baru muncul besarannya itu,” terangnya.
Penerapan asumsi nol rupiah itu dinilai penting untuk mencegah timbulnya defisit atau beban belanja yang tak tertutup jika realisasi penerapan sisa anggaran tidak sesuai ekspektasi.
“Diasumsikan saja bahwa SiLPA itu nol, supaya nanti belanja kita di 2027 itu memang berpedoman pada anggaran yang realistis,” tambah Rohim.
Mengenai kepastian angka dana kurang salur dari pemerintah pusat maupun provinsi, pihak legislatif menandaskan bahwa realisasinya belum dapat dipastikan di tahap awal KUA-PPAS murni.
“Jadi kalau angka-angka kurang salur atau SiLPA itu, ya masih asumsi sifatnya,” jelasnya.
Proses penyesuaian angka-angka riil tersebut rencananya baru akan terlihat pada penyerahan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 yang diproyeksikan masuk pada akhir Juli atau awal Agustus mendatang. (rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
