TENGGARONG – Krisis bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi bayang-bayang bagi nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Di tengah semangat pemerintah meningkatkan produktivitas perikanan, hambatan pasokan energi tetap menjadi masalah klasik yang membatasi ruang gerak para pelaut tangguh di Mahakam dan pesisir Kukar.
Meski pemerintah daerah sudah menyiapkan kuota khusus BBM bersubsidi, distribusinya belum merata akibat keterbatasan infrastruktur pendukung. Akibatnya, sebagian besar nelayan masih bergantung pada SPBU umum, dengan pasokan yang kerap tak menentu. Kondisi ini berimbas langsung pada jam melaut dan pendapatan harian mereka.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Muslik, tidak menampik persoalan tersebut. Ia menjelaskan penyebab utama ketimpangan pasokan adalah belum optimalnya jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBUN) di sejumlah wilayah.
“Beberapa SPBUN belum terbangun, jadi sementara nelayan masih kita titipkan ke SPBU umum dengan kuota tertentu,” ujarnya, Minggu (5/10/2025).
Untuk mengakses BBM bersubsidi, nelayan kini diwajibkan memiliki pas kecil atau dokumen ukur kapal, yang menjadi dasar pendaftaran di aplikasi X-Star. Sistem digital ini bertujuan menata ulang distribusi agar lebih tepat sasaran.
Namun di lapangan, penerapannya belum sepenuhnya menjawab kebutuhan. Nelayan di wilayah pesisir dan hulu yang jauh dari pusat distribusi masih kesulitan mengakses BBM karena keterbatasan jaringan dan jarak antar SPBU.
Muslik menegaskan pemerintah tengah mencari cara agar kebijakan digitalisasi ini tidak menjadi beban tambahan.
“Kita terus evaluasi agar mekanisme X-Star ini bisa berjalan efisien dan menjangkau nelayan kecil,” katanya.
Sebagai solusi jangka panjang, DKP Kukar mendorong percepatan pembangunan SPBUN baru di titik-titik strategis. Saat ini, satu unit SPBUN telah beroperasi di Muara Jawa, sementara pembangunan di Anggana dan Handil Terusan masih dalam tahap proses perizinan. Wilayah Muara Badak dan Marangkayu masuk daftar prioritas pembangunan.
Selain SPBUN, pemerintah menyiapkan opsi pembangunan Pertashop di wilayah hulu. Langkah itu menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar nelayan di pedalaman sungai yang lebih banyak menggunakan pertalite ketimbang solar.
“Banyak nelayan hulu tidak pakai solar, tapi pertalite. Jadi pertashop ini juga penting,” tambah Muslik.
Muslik menegaskan pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator perizinan dan administrasi. Untuk realisasi fisik, pembangunan SPBUN maupun pertashop akan melibatkan investor swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kalau swasta tidak tertarik, kami akan dorong BUMD, khususnya Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), untuk merealisasikan,” tegasnya. (adv)
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
