Aksi demonstrasi 21 April di depan Kantor Gubernur Kaltim mendapat respons mendalam dari Dewan Penasihat Gubernur Kaltim, Bambang Widjojanto, yang menilai peristiwa tersebut tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Mantan Wakil Ketua KPK ini menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional, namun ia menyoroti adanya dinamika di balik layar serta mempertanyakan representasi massa yang hadir.
Bambang mengapresiasi pendekatan aparat yang lebih terbuka karena mengizinkan massa masuk ke halaman kantor, namun ia mengingatkan publik untuk tidak hanya terpaku pada keramaian aksi, melainkan juga membaca apa yang disebutnya sebagai silent majority. Lebih jauh, ia menyoroti pergeseran komposisi massa menjelang sore hari, di mana keterlibatan mahasiswa tidak lagi dominan. “Ketika mahasiswa menarik diri, pasti ada alasan. Pertanyaannya, yang tersisa ini siapa? Kepentingannya apa? Ini penting untuk mengetahui originalitas gerakan, supaya responsnya juga tepat,” tegasnya.
Pembaca Setia Radar Media!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Media?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
👉 https://koran.radarmedia.id
📱 https://digital.radarmedia.id/rm23apr2026/mobile/
Radar Media – Aktual, Cepat, dan Terpercaya.
