Mendagri: Pemerintah Sepakati WFH Sehari per Pekan, Tunggu Persetujuan Presiden

JAKARTA – Pemerintah tengah mematangkan rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah efisiensi energi, khususnya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan sejumlah menteri koordinator dan menteri teknis telah mencapai kesepakatan awal terkait kebijakan tersebut.

Menurut Tito, pembahasan dilakukan dalam rapat lintas kementerian yang berlangsung cukup panjang dan membahas strategi pemerintah menghadapi potensi dampak global, termasuk dari konflik di Timur Tengah.

“Sudah ada kesepakatan mengarah pada satu hari WFH, tapi itu masih akan dilaporkan ke Presiden,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (25/3/2026).

Ia menambahkan keputusan final dan pengumuman resmi nantinya akan disampaikan oleh pihak yang berwenang setelah mendapat persetujuan Presiden.

Tito enggan mengungkap hari yang dipilih, mengingat hasil pembahasan tersebut masih bersifat internal dan belum diputuskan secara resmi.

“Saya tidak menyampaikan dulu karena harus dilaporkan ke Presiden,” katanya.

Meski demikian, Tito memastikan wacana tersebut tidak akan menimbulkan kendala berarti, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Ia menilai skema WFH bukan hal baru, mengingat sebelumnya telah diterapkan secara luas saat pandemi Covid-19 dan terbukti tetap memungkinkan roda pemerintahan berjalan.

Pengalaman tersebut menjadi dasar optimisme bahwa kebijakan serupa dapat kembali dijalankan tanpa mengganggu kinerja layanan publik.

Pewarta: Fajri
Editor: Yahya Yabo

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

CATATAN AGUS SUSANTO

INFO GRAFIS

OPINI