SAMARINDA – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan Sekolah Rakyat (SR) sebagai gerakan terpadu dalam pengentasan kemiskinan. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Dialog Siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 dan 58 Samarinda yang digelar di Komplek Asrama SMAN 16 Samarinda, Rabu (8/10/2025).
Dalam dialog yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltim, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kaltim, Kepala Disdikbud Kaltim, Kepala Dinsos Kaltim dan perwakilan pemerintah kota Samarinda, serta tenaga pendidik dan sosial itu, Saifullah menekankan pentingnya kebersamaan lintas pihak dalam memastikan keberhasilan program sekolah rakyat.
“Kita semua bisa berkontribusi terhadap pembelajaran di sekolah rakyat ini. Diperlukan kebersamaan mulai dari orang tua, kepala daerah, hingga tenaga pendidik agar penyelenggaraan sekolah rakyat sesuai tujuannya,” ujarnya.
Menurutnya Presiden memberikan perhatian besar agar sekolah rakyat benar-benar melahirkan agen perubahan di masyarakat. Program itu bukan sekadar penyediaan sarana pendidikan, tetapi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
“Setiap tahun nanti akan ada keluarga yang lepas dari kemiskinan, keluarga yang naik kelas, menjadi lebih mandiri. Anak-anaknya bersekolah di sekolah rakyat, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu sesuai program unggulan Presiden,” jelasnya.
Selain pendidikan, keluarga penerima manfaat akan mendapatkan bantuan sosial secara bertahap, termasuk bantuan iuran untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ia menegaskan penerimaan siswa sekolah rakyat harus bebas dari praktik titipan atau pungutan liar.
“Yang bisa sekolah di sini adalah keluarga tidak mampu. Tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada bayar-membayar. Harus benar-benar mereka yang berhak,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia menitip pesan kepada Wakil Gubernur Kaltim untuk terus mengawasi kinerja kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan agar program berjalan sesuai semangat gotong royong dan integritas.
Lebih jauh, Saifullah menjelaskan masa awal pembelajaran di sekolah rakyat memiliki tantangan tersendiri. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di sekolah tersebut dapat berlangsung lebih lama dibanding sekolah umum, karena semua pihak siswa, guru, kepala sekolah, hingga dinas sosial sama-sama sedang beradaptasi dengan sistem baru.
Untuk memperkuat disiplin dan karakter, Kemensos melibatkan TNI dan Polri dalam pembinaan siswa maupun guru.
“Guru dan kepala sekolah sudah dibekali langsung oleh Presiden. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Tinggal kita dampingi dengan empati, kesabaran, dan kasih sayang,” katanya.
Ia mengakhiri akan menjadi wadah pembentukan generasi mandiri, berkarakter, dan menjadi pintu keluar bagi keluarga miskin dari lingkaran kemiskinan.
“Ini bukan sekadar sekolah. Ini gerakan sosial untuk mengubah masa depan keluarga miskin Indonesia,” pungkasnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
