GEJOLAK ekonomi global, ketidakpastian pasar keuangan internasional, serta tekanan terhadap nilai tukar berbagai mata uang dunia, inflasi di Kalimantan Timur pada Mei 2026 masih berada dalam jalur yang terkendali. Namun di balik angka yang terlihat stabil, terdapat sinyal penting yang patut dicermati: biaya transportasi dan energi mulai menjadi sumber tekanan harga yang semakin dominan.
Data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Timur menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,17 persen secara bulanan (month to month/mtm), dengan inflasi tahunan mencapai 3,04 persen (year on year/yoy). Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, sekaligus mencerminkan daya tahan ekonomi daerah yang relatif kuat di tengah berbagai tekanan eksternal.
Meski demikian, stabilitas inflasi itu tidak berarti seluruh komponen harga bergerak aman. Justru, struktur inflasi Kaltim menunjukkan adanya pergeseran tekanan dari sektor pangan menuju sektor transportasi dan energi. Fenomena ini menjadi penting karena dapat berdampak lebih luas terhadap biaya logistik, mobilitas masyarakat, hingga daya saing ekonomi daerah dalam jangka menengah.
Transportasi Udara Jadi Penyumbang Utama
Bank Indonesia mencatat kelompok transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi pada Mei 2026. Kenaikan harga angkutan udara menjadi faktor dominan, dipicu oleh penyesuaian harga avtur serta bahan bakar minyak nonsubsidi.
Bagi Kalimantan Timur, kondisi tersebut memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia. Karakteristik wilayah yang luas, minimnya konektivitas darat antarprovinsi, serta tingginya ketergantungan terhadap transportasi udara menjadikan kenaikan tarif penerbangan cepat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi.
Tidak hanya berdampak pada biaya perjalanan masyarakat, kenaikan harga tiket pesawat juga berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang, perjalanan bisnis, hingga mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), isu ini menjadi semakin strategis karena konektivitas merupakan salah satu faktor utama penunjang investasi.
Selain angkutan udara, kenaikan harga bensin dan solar turut memberikan andil terhadap inflasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan biaya (cost push inflation) masih menjadi tantangan utama yang perlu diantisipasi.
Konsumsi Masyarakat Masih Terjaga
Di sisi lain, inflasi juga mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi domestik masih bergerak positif. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami kenaikan harga seiring tetap terjaganya konsumsi masyarakat.
Fenomena ini menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat belum mengalami pelemahan signifikan. Permintaan terhadap jasa konsumsi masih berlangsung, terutama di kawasan perkotaan seperti Samarinda, Balikpapan, dan wilayah penyangga IKN.
Sejumlah komoditas yang memberikan andil inflasi selama Mei 2026 antara lain angkutan udara, beras, minyak goreng, solar, dan sewa rumah. Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi melalui deflasi antara lain daging ayam ras, emas perhiasan, ikan layang, kangkung, dan bahan bakar rumah tangga.
Kombinasi antara kenaikan harga jasa dan terkendalinya harga sejumlah komoditas pangan menunjukkan bahwa tekanan inflasi di Kaltim saat ini tidak sepenuhnya berasal dari sisi pasokan pangan, melainkan lebih banyak dipengaruhi faktor biaya dan mobilitas.
TPID Jadi Garda Depan Pengendalian Harga
Keberhasilan menjaga inflasi tetap terkendali tidak lepas dari peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang terus menjalankan berbagai program stabilisasi harga.
Bank Indonesia menyebut strategi 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—masih menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan pasar.
Sepanjang Mei 2026, TPID di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur melaksanakan sekitar 60 kegiatan pengendalian inflasi. Program tersebut meliputi gerakan pangan murah, operasi pasar, hingga berbagai intervensi distribusi guna menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Langkah tersebut menjadi semakin penting mengingat Kaltim masih menghadapi tantangan geografis yang menyebabkan biaya distribusi relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Pulau Jawa.
Rupiah Dijaga dari Tekanan Global
Selain fokus pada pengendalian inflasi domestik, Bank Indonesia juga memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui perluasan kerja sama Local Currency Transaction (LCT).
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa skema tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi perdagangan internasional.
“Melalui kerja sama Local Currency Transaction atau LCT, BI terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Skema ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mitigasi risiko volatilitas nilai tukar,” ujarnya.
Saat ini Indonesia telah menjalin kerja sama LCT dengan negara-negara seperti China, Japan, Malaysia, Thailand, South Korea, dan United Arab Emirates.
Menurut Ramdan, menjaga stabilitas rupiah membutuhkan sinergi lintas sektor. Karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, OJK, perbankan, dunia usaha, dan pelaku pasar.
Tantangan Kaltim: Menahan Inflasi Tanpa Menghambat Pertumbuhan
Secara umum, inflasi 3,04 persen menunjukkan kondisi ekonomi Kalimantan Timur masih berada pada level yang sehat. Namun tantangan berikutnya bukan sekadar menjaga angka inflasi tetap rendah, melainkan memastikan sumber tekanan harga yang berasal dari transportasi dan energi tidak berkembang menjadi beban bagi dunia usaha maupun masyarakat.
Apalagi, di tengah percepatan pembangunan IKN dan meningkatnya aktivitas ekonomi regional, kebutuhan mobilitas diperkirakan akan terus meningkat. Jika biaya transportasi, khususnya angkutan udara, terus mengalami kenaikan, dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor mulai dari logistik, perdagangan, pariwisata, hingga investasi.
Dengan kata lain, inflasi Kaltim saat ini memang terkendali. Tetapi di balik angka yang terlihat aman, terdapat pekerjaan rumah besar untuk menjaga konektivitas, menekan biaya logistik, dan memperkuat efisiensi distribusi agar momentum pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang belum sepenuhnya mereda. (MK)
