BALIKPAPAN – Masalah kesehatan dunia hingga saat ini, salah satunya Tuberkulosis (TBC). Bahkan menurut WHO dalam Global TB Report tahu 2022, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai penyumbang penderita TBC terbanyak setelah India perkiraan sebesar 969.000 kasus.
Dibahas dalam pertemuan Monitoring dan Evaluasi Public Private Mix (PPM) tingkat provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada 25-27 September 2023 lalu.
Berdasarkan hasil capaian program tuberkulosis (TBC) di Indonesia hingga Desember tahun 2022 menunjukkan angka di bawah target program nasional.
Jumlah kasus yang diobati dan dilaporkan ke SITB tahun 2022 sebanyak 643.598 kasus dengan cakupan penemuan pengobatan sebesar 66,4 persen (target 90 persen) dan presentase keberhasilan pengobatan TBC sebesar 82,9 persen (target 90%).
Sementara di Kaltim di tahun 2022 penemuan dan pengobatan TBC baru mencapai 55,6 persen dari target eliminasi kasus yang harus ditemukan sebanyak 14,442 kasus, dan treatment success rate baru mencapai 86,9 persen dengan kontribusi pelibatan fasyankes terbesar pada fasyankes pemerintah 80,2 persen, sedangkan fasyankes swasta dalam pelaporan kasus TBC untuk Rumah Sakit swasta 16,5 persen dan Klinik Swasta 0,3 persen. Hal ini tentunya menjadi tantangan yang besar bagi daerah dalam upaya pencapaian eliminasi di tahun 2030.
“Di Kaltim sendiri 9 kabupaten/kota yang sudah terbentuk tim DPPM, namun baru 2 kabupaten/kota yang telah aktif. Dan merupakan kabupaten/kota PPM yakni Kota Samarinda dan Kota Balikpapan,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Dr Jaya Mualimin, pada Senin (25/9/2023).
Penguatan jejaring layanan dengan melibatkan fasyankes pemerintah maupun swasta (Publik-Private Mix/PPM) sangat diperlukan. District-based Public Private Mix (DPPM) merupakan jejaring layanan TB antara layanan TB antara fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta disuatu kabupaten/kota dibawah kordinasi Dinas Kesehatan setempat.
“Sehingga kegiatan ini dalam rangka evaluasi dan percepatan peningkatan keterlibatan fasyankes dalam jejaring PPM Kaltim, maka dilakukan pertemuan monitoring,” tutupnya. (ADV/RM)
