TENGGARONG – Masa depan kelanjutan proyek pembangunan Jembatan Sebulu kembali menjadi perhatian. Di tengah keterbatasan anggaran, DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Pemerintah Kecamatan Sebulu sama-sama berharap agar proyek strategis tersebut tidak berhenti di tengah jalan.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, memastikan lembaganya akan mengawal kelanjutan proyek yang diperkirakan menelan anggaran hampir Rp900 miliar itu. Menurutnya penghentian pembangunan bukan menjadi pilihan karena pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran ratusan miliar rupiah.
“Kalau ada kontraktor yang bekerja tidak sesuai ketentuan, tentu harus ditindak. DPRD juga akan melakukan pengawasan secara khusus,” tegas Ahmad Yani, Rabu (8/7/2026).
Ahmad Yani mengatakan DPRD Kukar segera mengevaluasi perkembangan proyek, termasuk mengkaji berbagai kendala yang menyebabkan pembangunan belum dapat diselesaikan. Evaluasi itu akan menyasar kinerja kontraktor apabila ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.
Selain memperkuat pengawasan, DPRD Kukar mulai membahas sejumlah skema agar pembangunan Jembatan Sebulu tetap berlanjut.
Sejumlah alternatif yang dikaji meliputi proyek tahun jamak atau multiyears, pinjaman daerah, hingga membuka peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Langkah tersebut dinilai penting agar investasi daerah yang telah dikeluarkan tidak berakhir sia-sia tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai dana yang sudah dikeluarkan menjadi sia-sia. Jembatan ini harus selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Pada sisi lain, Camat Sebulu, Edi Fachrudin, menilai keberadaan Jembatan Sebulu sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Menurutnya proyek tersebut tidak hanya menghubungkan dua wilayah, tetapi diproyeksikan menjadi penggerak aktivitas ekonomi baru di Kecamatan Sebulu.
Edi mengatakan pemerintah daerah saat ini masih menghadapi keterbatasan kemampuan keuangan sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap.
Ia mengungkapkan informasi yang diterimanya menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp80 miliar pada tahun ini. Namun proses pelaksanaannya masih menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum.
“Karena keterbatasan kas daerah, tahun ini ada dianggarkan sekitar Rp80 miliar. Mudah-mudahan penyambungan besi jembatan itu segera direalisasikan,” kata Edi.
Menurut Edi, pembangunan Jembatan Sebulu dimulai pada 2024. Hingga kini, progres pekerjaan diperkirakan baru mencapai sekitar 50 persen karena bentang tengah belum dikerjakan.
Ia memperkirakan total kebutuhan anggaran proyek mendekati Rp900 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp200 miliar telah terealisasi, sementara penyelesaian bentang tengah masih membutuhkan pembiayaan besar.
Meski demikian, Edi optimistis proyek tersebut masih memiliki peluang untuk diselesaikan apabila mendapat dukungan dari berbagai pihak.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dapat terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) agar proyek tersebut memperoleh dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci agar pembangunan tidak kembali tertunda.
“Harapan kami semua pemangku kepentingan bisa bersinergi. Ada bantuan dari APBN dan Bapak Bupati bisa mengomunikasikan penyelesaian jembatan ini. Karena jembatan ini merupakan sarana perekonomian baru yang sangat dibutuhkan masyarakat kita,” jelas Edi.
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
