NUSANTARA – Sejumlah pengelola hunian dan tim K3 berbagai paket pekerjaan di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) dilatih jadi Kader Pencegahan Malaria dan demam berdarah dengue (DBD) di Multifunction Hall Kantor Bersama 4 KIPP IKN, Kamis (9/4/2026). Mereka diproyeksikan menjadi ujung tombak pengendalian malaria dan DBD di lingkungan kerja masing-masing.
Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN, Suwito, menekankan keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam memutus rantai penularan.
“Pengendalian malaria dan DBD tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan. Peran masyarakat menjadi kunci utama,” ujar Suwito.
Kata dia, malaria ditularkan oleh nyamuk Anopheles, sedangkan DBD oleh Aedes aegypti.
“Jika vektornya dapat dikendalikan, maka penularan dapat dicegah,” tegasnya.
Menurut Suwito, wilayah KIPP IKN saat ini zero penularan malaria lokal. Namun, DBD masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Otorita IKN menargetkan penurunan kasus DBD hingga 50 persen melalui penguatan sistem kewaspadaan dini dan peningkatan peran masyarakat. Terutama di kawasan hunian dan area konstruksi yang berisiko tinggi akibat genangan air.
Bambang Siswanto, mewakili Kementerian Kesehatan, menekankan pentingnya pendekatan berbasis masyarakat dalam pengendalian penyakit.
“Saat ini, Kementerian Kesehatan sedang menggencarkan program ‘Kampung Bebas Jentik’, yang bertujuan mengendalikan vektor penyakit seperti malaria dan DBD,” jelas Bambang.
Ia menegaskan pengendalian jentik nyamuk harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Pengendalian jentik nyamuk bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat,” sebutnya.
Program tersebut telah diuji coba di sejumlah daerah, termasuk Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Bambang menyebutkan peran utama kini berada pada camat, kepala desa, dan pemerintah daerah, sementara tenaga kesehatan berperan sebagai pendamping teknis. Selain itu, pemerintah tengah menyusun konsep kawasan bebas jentik untuk area khusus seperti kawasan industri dan kawasan IKN.
Di lapangan, tantangan pengendalian penyakit muncul seiring aktivitas pembangunan. Area konstruksi dinilai menjadi titik rawan berkembangnya nyamuk akibat genangan air.
HSE Paket Proyek Yudikatif, Reza, mengatakan di site proyek dan di paket-paket lainnya menerapkan sistem HSE induction atau screening kesehatan bagi pekerja baru masuk.
“Misalnya menanyakan riwayat penyakit sebelumnya, berasal dari daerah mana, dan sebagainya,” sebutnya.
Pelatihan itu menghadirkan narasumber dari berbagai institusi yakni dr Bangun Cahyo Utomo dari Balai Karantina Kesehatan I Balikpapan yang membahas surveilans migrasi, Hajito Ponco Waluyo dari Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara, serta dr Jumria Tandi Panggalo dari RSUD Sepaku yang memaparkan pencegahan dan penanganan kegawatdaruratan malaria dan DBD.
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Yahya Yabo
