SAMARINDA – Kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menghadapi tantangan serius pada pertengahan tahun anggaran 2026. Di tengah tekanan ekonomi yang berdampak pada daya beli masyarakat, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari target yang diharapkan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengakui perlambatan ekonomi turut mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
“Memang sedikit banyak ini berpengaruh terkait dengan daya beli masyarakat, kemampuan untuk membayar pajak,” kata Sri Wahyuni saat diwawancarai usai rapat di Gedung DPRD Kaltim, Senin (15/6/2026).
Menurutnya hingga pertengahan Juni 2026, realisasi PAD Kaltim baru mencapai sekitar 34 persen. Angka tersebut berada di bawah capaian ideal yang semestinya sudah menyentuh 50 persen pada semester pertama.
“Sampai sekarang PAD kita sekitar 34 persen. Jadi memang terkoreksi. Harusnya di Juni sudah 50 persen,” ujarnya.
Meski begitu, Pemprov Kaltim masih berupaya mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah agar target pendapatan tidak meleset terlalu jauh dari rencana awal.
“Kita berusaha supaya bisa terpenuhi meskipun tidak 100 persen. Tapi PAD kita bisa mengimbangi kebutuhan belanja kita,” tambahnya.
Pernyataan Sri Wahyuni muncul di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menghadapi tekanan akibat defisit anggaran. Dalam pembahasan APBD 2026, Kaltim diketahui harus melakukan penyesuaian belanja seiring menurunnya proyeksi pendapatan daerah dan belum adanya kepastian sejumlah alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Situasi tersebut membuat ruang fiskal daerah menjadi semakin sempit. Di satu sisi, pemerintah daerah dituntut tetap menjalankan program prioritas, sementara di sisi lain kemampuan pendanaan mengalami tekanan akibat perlambatan penerimaan.
Ketidakpastian transfer pusat menjadi faktor yang turut mempengaruhi perencanaan anggaran daerah. Hingga pertengahan tahun, sejumlah skema pendanaan dari pemerintah pusat masih menunggu kejelasan sehingga pemerintah daerah harus berhitung lebih cermat dalam mengelola belanja.
Meski demikian, Pemprov Kaltim memastikan pelayanan publik dan program-program strategis tetap menjadi prioritas utama. Optimalisasi PAD serta efisiensi belanja menjadi langkah yang terus didorong untuk menjaga stabilitas keuangan daerah hingga akhir tahun anggaran.
Bagi Pemprov Kaltim, tantangan terbesar saat ini bukan hanya mengejar target pendapatan, tetapi memastikan keseimbangan antara kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat di tengah dinamika ekonomi nasional.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
