SAMARINDA – Menghadapi penurunan postur APBD dari Rp5,8 triliun menjadi sekitar Rp3 triliun lebih di 2026, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengambil langkah berani dengan melakukan diet anggaran besar-besaran. Strategi adaptasi dan mitigasi tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan publik dan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama.
Usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda dalam rangka HUT Kota Samarinda ke-358, Kamis (22/1/2026), Andi Harun mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan efisiensi konkret pada belanja rutin dan seremonial yang dinilai kurang berdampak langsung kepada masyarakat.
Salah satu poin efisiensi yang paling mencolok adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas. Apabila tahun-tahun sebelumnya anggaran Sekretariat Kota saja mencapai Rp10 miliar, kini total anggaran perjalanan dinas untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkot Samarinda hanya dipatok di angka Rp7 miliar.
“Pimpinan perangkat daerah yang mendapat undangan perjalanan dinas betul-betul selektif. Kalau sifatnya seremonial pasti tidak kita setujui, kecuali berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” tegas Andi Harun kepada awak media.
Tidak hanya itu, anggaran makan dan minum dipangkas hingga 80 persen. Andi Harun menekankan rapat-rapat internal pemerintah kini tidak lagi menggunakan fasilitas makanan ringan atau konsumsi berlebih.
“Makan minum sekitar 80 persen hilang. Tahun lalu bisa lebih dari Rp90 miliar untuk satu pemerintah kota, sekarang tersisa 20 persen dan itu pun penggunaannya selektif. Kalau rapat internal tidak perlu ada snack (makanan ringan), kecuali melibatkan tamu dari luar,” imbuhnya.
Langkah efisiensi tersebut menyasar perayaan HUT Kota Samarinda ke-358. Pada 2026, Pemkot meniadakan upacara di lapangan yang biasanya memakan biaya Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.
“Satu miliar itu kira-kira bisa untuk rehabilitasi jalan sepanjang 500 sampai 600 meter. Jadi kita korbankan belanja seremonial untuk dialihkan ke belanja pelayanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” jelasnya.
Meskipun APBD 2026 mengalami penurunan drastis hingga hampir Rp2 triliun, Andi Harun optimistis langkah tersebut akan memperkuat fondasi keuangan daerah di 2027. Ia menegaskan pola hemat itu akan menjadi standar tetap atau platform baru dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Besok di tahun 2027, meskipun APBD kita kembali normal, bukan berarti kita kembali ke cara belanja lama. Kita akan punya standar berhemat. Belanja harus yang berdampak. Jika ada sisa, akan menjadi SiLPA yang memperkuat APBD tahun berikutnya,” pungkasnya.
Dengan kebijakan tersebut, Pemkot Samarinda berkomitmen di tengah keterbatasan anggaran, pelayanan dasar masyarakat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan birokrasi yang bersifat administratif semata.
Pewarta: Dimas
Editor: Yahya Yabo
