SAMARINDA – Sektor pendidikan menjadi salah satu pilar utama yang mendapat perhatian serius dari Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda.
Pansus merekomendasikan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera mengatasi ketimpangan daya tampung sekolah dan memperluas jangkauan program bantuan pendidikan.
Wakil Ketua Pansus LKPJ, Abdul Rohim, menegaskan pembenahan sistem pendidikan di Kota Tepian harus dimulai dari keakuratan data basis (database) serta keberpihakan anggaran yang kuat bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Salah satu persoalan klasik yang kerap terjadi setiap tahun ajaran baru adalah membludaknya calon siswa SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri. Menanggapi hal itu, Pansus meminta Dinas Pendidikan untuk lebih proaktif dalam menghitung rasio kelulusan.
“Terkait penyelarasan kapasitas sekolah, kita meminta Pemkot membuat database lulusan SD untuk menghitung kebutuhan SMP yang memadai,” ujar Abdul Rohim saat diwawancara awak media, Jumat (15/5/2026).
Menurut Rohim, langkah preventif tersebut sangat krusial agar pemerintah memiliki proyeksi yang matang mengenai kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) atau pembangunan sekolah baru di wilayah-wilayah padat penduduk.
“Tujuannya jelas, kita ingin memastikan seluruh lulusan SD di Samarinda dapat tertampung di jenjang pendidikan berikutnya tanpa ada yang telantar,” tegasnya.
Selain masalah infrastruktur sekolah, Pansus LKPJ menaruh perhatian besar pada program stimulasi pendidikan berupa beasiswa.
Rohim mendorong agar Pemkot Samarinda tidak hanya memfokuskan beasiswa pada jenjang pendidikan dasar, tetapi membuka ruang bagi kaderisasi akademisi daerah ke tingkat tertinggi.
“Mendorong Pemkot untuk menyediakan beasiswa bagi masyarakat miskin dan siswa berprestasi. Itu sudah keharusan,” kata Rohim.
Lebih jauh, ia menjelaskan Samarinda membutuhkan lompatan besar dalam hal kualitas SDM. Oleh karena itu, Pansus mengusulkan agar program beasiswa itu turut menyasar para dosen, guru, atau putra-putri daerah yang ingin melanjutkan studi ke tingkat pascasarjana.
“Kita juga merekomendasikan adanya bantuan studi S2 dan S3 bagi putra-putri daerah Samarinda. Kita ingin mencetak generasi terdidik yang nantinya bisa kembali untuk membangun kota ini,” imbuhnya.
Pansus berharap alokasi anggaran pendidikan di masa mendatang benar-benar mencerminkan pemecahan masalah dari dua isu besar ini yaitu perluasan akses sekolah dan jaminan kesejahteraan pendidikan lewat beasiswa.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Dengan perbaikan database dan perluasan beasiswa, kita berharap indeks pembangunan manusia di Samarinda bisa naik signifikan,” jelas Rohim.
Rekomendasi dari Pansus LKPJ tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Samarinda agar perencanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pengalokasian dana beasiswa di tahun-tahun mendatang berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.(rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
