SAMARINDA – PDI Perjuangan secara tegas menyatakan penolakannya terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto.
Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai, gelar pahlawan seharusnya disematkan kepada tokoh yang memiliki rekam jejak pengorbanan dan integritas moral yang tinggi, bukan kepada sosok yang meninggalkan catatan kelam dalam perjalanan demokrasi dan kemanusiaan bangsa.
Sikap tersebut disampaikan langsung Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam Forum Refleksi Hari Pahlawan yang digelar di Surabaya, Minggu (09/11/2025). Acara tersebut dihadiri Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dan sejumlah komunitas pemuda.
“Menjadi pahlawan itu bukan persoalan politik. Menjadi pahlawan itu adalah persoalan pengorbanan bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Ada integritas moral dan kemanusiaan di sana,” tegas Hasto di hadapan peserta forum.
Menurutnya gelar pahlawan nasional tidak hanya ditentukan oleh jasa atau kedudukan seseorang, tetapi oleh legitimasi moral dan pengorbanan sejati yang ditunjukkan sepanjang hidupnya.
“Pahlawan itu bukan general politik. Ia melekat dengan legitimasi perjuangan bagi bangsa dan negara, bukan membunuh kemanusiaan atau mengorbankan integritas moral,” ujarnya.
Penolakan terhadap wacana tersebut datang dari daerah. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, turut menegaskan pemerintah perlu berhati-hati dan selektif dalam memberikan gelar Pahlawan Nasional.
“Terkait proses penetapan gelar pahlawan itu banyak mekanisme yang harus dicermati agar menjadi keputusan yang tepat,” kata Ananda saat ditemui di Samarinda.
Ia menilai sejarah masa lalu harus menjadi bahan pertimbangan utama sebelum pemerintah mengambil keputusan.
“Kita sudah tahu bagaimana cerita masa lalu. Kami di PDI Perjuangan berharap pemerintah benar-benar melihat segala pertimbangan, jangan hanya sekadar memberikan penghargaan,” ujarnya.
Menurut Ananda, gelar pahlawan merupakan bentuk penghormatan tertinggi bangsa yang harus diberikan kepada sosok berintegritas dan memiliki pengorbanan nyata bagi rakyat.
“Semua orang sudah tahu sejarahnya, jadi saya tidak perlu bicara banyak lagi. Yang jelas, pemerintah harus banyak pertimbangan terhadap hal tersebut,” jelas Nanda.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
