SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, memberikan catatan kritis yang komprehensif kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda dalam Rapat Hearing Komisi IV DPRD Kota Samarinda.
Fokus utama penyampaiannya mencakup tantangan transformasi digital di sekolah, krisis kekurangan tenaga pendidik, hingga isu sensitif mengenai kesejahteraan guru yang masih terhambat.
Menanggapi rencana ambisius pemerintah kota untuk memasukkan materi coding dan Kecerdasan Buatan (AI) ke dalam kurikulum, Ismail Latisi, mengingatkan inovasi tersebut tidak boleh hanya berhenti di atas kertas.
Ia menekankan pentingnya pemerataan fasilitas pendukung agar tidak terjadi ketimpangan antar sekolah.
“Kaitannya dengan kurikulum coding dan kecerdasan artifisial, kita tidak hanya berbicara soal pelatihan guru, tetapi juga penyiapan sarana dan prasarana. Ini tugas besar (PR) yang harus diperhatikan Dinas Pendidikan karena ada ratusan sekolah yang akan kita tuju,” tegas Ismail, Selasa (5/5/2026).
Ia berpendapat efektivitas pembelajaran berbasis digital sangat bergantung pada ketersediaan perangkat keras dan jaringan yang stabil di setiap satuan pendidikan.
Selain itu, Ismail menyoroti Isu kekosongan posisi guru yang mencapai angka 700 orang. Ia menyoroti beban psikologis dan administratif yang dialami sekolah akibat kekurangan tenaga pengajar yang sering kali menjadi pertanyaan besar di masyarakat dan kalangan media.
“Kami sering ditanya wartawan soal kekurangan 700 guru ini. Apalagi ada surat edaran dari menteri terkait pembatasan tertentu. Kami minta kejelasan langkah-langkahnya seperti apa agar saat kami menjawab ke publik, informasinya jelas dan enak didengar,” ujar Ismail.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan sinkronisasi data antara kuota CPNS/PPPK yang akan dibuka pada tahun 2026 dengan jumlah defisit yang ada saat ini.
Ia mengkhawatirkan apabila skema pengangkatan tersebut belum mampu menutupi kebutuhan guru kelas secara total.
“Kalau pengangkatan itu belum menutup angka 700, lalu langkah selanjutnya apa? Terutama untuk guru kelas. Kalau satu hari saja guru tidak ada, sekian banyak siswa tidak terlayani. Kalau satu minggu kosong, dampaknya sangat besar bagi kualitas pendidikan kita,” tuturnya.
Lebih dari itu, Ismail mengungkap adanya laporan keterlambatan hak-hak dasar guru. Ia menyebut terdapat setidaknya empat sekolah di Samarinda yang hingga kini belum menerima Tunjangan Hari Raya (THR) serta insentif bulanan.
“Saya dapat info ada sekitar empat sekolah yang THR-nya belum terbayarkan, begitu juga insentifnya belum selesai. Apakah ini karena masalah validasi data atau memang kekurangan dana? Mohon ini segera diklarifikasi karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Ismail.
Ia memaparkan kondisi memprihatinkan di mana keterlambatan tersebut berdampak langsung pada kehidupan pribadi para pengajar di lapangan.
“Jangan sampai ini terjadi terus. Ini masalah kemanusiaan yang harus segera diselesaikan agar mereka bisa fokus mengajar tanpa dibayangi beban finansial yang menunggak,” sebutnya.
Ismail Latisi berharap Dinas Pendidikan segera melakukan evaluasi internal dan memberikan solusi konkret dalam waktu dekat mengingat pentingnya stabilitas sektor pendidikan di Kota Tepian. (rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
