TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah strategis untuk memastikan seluruh agenda pembangunan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Komitmen itu diwujudkan melalui kerja sama resmi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Senin (6/10/2025).
Penandatanganan tersebut diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat se-Kukar, menandai dimulainya rencana aksi kolaboratif untuk memperkuat pengendalian korupsi lintas sektor.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menegaskan kerja sama tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
“Memang kerja sama ini sudah bertahun-tahun berjalan, dan sekarang kita teruskan. Kami ingin Kukar Idaman Terbaik ini sukses dan diawasi bersama dari tingkat pusat, provinsi, daerah hingga ke desa,” ungkap Rendi.
Rendi menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat terhadap setiap program pembangunan, terutama yang bersentuhan langsung dengan penggunaan dana publik. Menurutnya, setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola dengan rasa tanggung jawab tinggi dan terbuka kepada publik.
“Tiap rupiah yang keluar dari APBD untuk kegiatan pemerintah mesti diketahui dan diawasi masyarakat Kukar,” tegasnya.
Salah satu fokus utama pengawasan adalah program Rp150 juta per RT, yang menjadi bagian dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik. Program ini bertujuan memperkuat fiskal masyarakat di tingkat akar rumput dengan total anggaran sekitar Rp140 miliar.
“Program ini dari uang masyarakat. Ada sekitar Rp140 miliar, dan masyarakat Kukar perlu awasi. Dan kita juga pastinya akan perbaiki dan evaluasi tiap tahunnya untuk program ini,” lanjutnya.
Rendi menilai keterlibatan masyarakat dalam mengawasi anggaran publik akan memperkuat kepercayaan sekaligus menjadi fondasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kukar, Heriansyah, menegaskan kolaborasi antara Pemkab dan BPKP merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan implementasi visi-misi kepala daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance).
“Kolaborasi ini adalah bagian dari mewujudkan visi misi kepala daerah. Untuk memastikan kesuksesannya di tingkat daerah, kecamatan hingga desa dan kelurahan. Serta memitigasi risiko-risiko korupsi sejak dini, dan 17 program prioritas Kukar Idaman Terbaik terwujud,” ujarnya.
Ia menambahkan pendekatan pengawasan yang sistematis itu diharapkan dapat membentuk budaya integritas dan kejujuran di seluruh level pemerintahan, mulai dari perangkat desa hingga OPD kabupaten.
“Kita berkomitmen mewujudkan Kukar Idaman Terbaik ini hingga ke desa,” jelas Heriansyah. (adv)
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
