MAHULU – Pemkab Mahakam Ulu membentuk Tim Kerja Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2026. Pembentukan tim dilakukan di Kantor Bupati Mahulu, Ujoh Bilang, Kamis (4/6/2026) sebagai langkah strategis menyiapkan pembangunan kependudukan terarah menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kepala Dinkes-P2KB Mahulu dr. Petronela Tugan, menyampaikan PJPK adalah dokumen panduan strategis nasional. Dokumen itu menjadi pedoman pemerintah mengelola dinamika kependudukan terukur demi mewujudkan masyarakat berkualitas, berdaya saing, dan sejahtera. Penyusunan PJPK didasari regulasi nasional, mulai UU Kependudukan, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintahan Daerah, hingga RPJPN Indonesia Emas 2045.
“Dokumen ini jadi acuan menyusun target, sasaran, dan rencana aksi kependudukan di Mahulu,” jelasnya.
Selanjutnya dr. Petronela soroti bonus demografi 2020-2030. Kondisi jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari non produktif ini bisa jadi peluang besar apabila dikelola baik. Namun bisa picu pengangguran, kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial ketika tanpa perencanaan sistematis.
“Karena itu PJPK diperlukan untuk memperkuat pembangunan berbasis data, mengintegrasikan sektor terkait kependudukan, serta menyesuaikan dinamika sosial masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Mahulu dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Agustinus Teguh Santoso, menyebutkan Mahulu sebagai kabupaten termuda di Kaltim punya tantangan besar. Penduduk 40 ribu jiwa, tapi penyebaran belum merata dan sebagian besar berada di sepanjang sungai hingga daerah terpencil.
“Peta jalan kependudukan jadi kompas mengatur strategi pembangunan penduduk, dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pemda perlu siapkan arah pembangunan sejak dini agar pertumbuhan tetap berkualitas dan dukung pembangunan berkelanjutan. Sedikit tapi berkualitas itu lebih baik dari banyak tapi tidak berkualitas,” ujarnya.
Selain persebaran, Bupati soroti angka kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
“Mahulu punya peran strategis sebagai daerah penyangga alam dan kawasan Heart of Borneo yang harus dijaga keberlanjutannya,” tandasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Universitas 17 Agustus Samarinda dr. Yusie Fitria secara Daring. Ia memaparkan latar belakang dan tujuan PJPK, serta pentingnya mengelola bonus demografi dengan perencanaan matang.(rm/adv/diskominfomahulu)
Pewarta: Ichal
Editor: Yahya Yabo
