SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota keuangan dalam Rapat Paripurna ke-47 yang digelar di Gedung B, Komplek DPRD Kaltim, Samarinda, Minggu (30/11/2025).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan APBD 2026 dirancang sebagai instrumen strategis untuk meratakan kesejahteraan sekaligus memperkuat posisi Kaltim sebagai mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).
“APBD harus menjadi instrumen efektif untuk meratakan kesejahteraan dan membangun pondasi masa depan, terutama dalam konteks peran strategis Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara,” ujar Rudy Mas’ud.
Rudy memaparkan Rancangan APBD 2026 yang disetujui memiliki nilai total sebesar Rp15,15 triliun. Angka itu mencerminkan optimisme terhadap potensi fiskal daerah, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendominasi struktur pendapatan.
“Pendapatan Daerah 2026 direncanakan sebesar Rp14,252 triliun. Yang membanggakan adalah PAD mencapai Rp10,753 triliun,” jelas Rudy.
Ia menambahkan tingginya PAD dibandingkan pendapatan transfer yang hanya sebesar Rp3,137 triliun menegaskan kemandirian fiskal Kaltim yang semakin kokoh.
Meski kemandirian fiskal menguat, Pemprov Kaltim menghadapi tantangan berupa penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan data nota keuangan, Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan signifikan sebesar Rp5,98 triliun, dari rencana awal Rp7,6 triliun menjadi Rp1,63 triliun. Selain itu, Kaltim dipastikan tidak memperoleh Dana Insentif Fiskal pada 2026.
Kebijakan efisiensi nasional berdampak pada pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,194 triliun yang memaksa pemerintah daerah melakukan revisi dan penundaan terhadap sejumlah program yang telah direncanakan. Menyikapi hal tersebut, prioritas strategis diarahkan pada optimalisasi PAD dan peningkatan perolehan transfer pusat melalui koordinasi intensif dengan kementerian terkait.
Dari sisi belanja, total alokasi sebesar Rp15,15 triliun akan dibagi secara cermat. Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp8,16 triliun untuk kebutuhan rutin, belanja pegawai, serta bantuan sosial. Sementara itu, belanja modal dianggarkan sebesar Rp1,06 triliun yang difokuskan pada pembangunan aset masa depan seperti tanah, peralatan, gedung, jalan, dan irigasi.
“Kami menjamin bahwa setiap rupiah dari belanja modal ini akan menghasilkan nilai nyata bagi rakyat Kalimantan Timur,” tegas Rudy.
Penyusunan APBD 2026 menetapkan target indikator makro pembangunan yang ambisius namun terukur. Pemprov Kaltim menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,20 persen, penurunan angka kemiskinan ke kisaran 3,95-4,24 persen, serta penurunan prevalensi stunting menjadi 18,4 persen. Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan meningkat dengan Umur Harapan Hidup (UHH) mencapai 75,04 tahun.
Prioritas program akan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta transformasi ekonomi hijau yang inklusif.
Di akhir, Rudy Mas’ud mengapresiasi sinergi antara Pemprov dan DPRD Kaltim yang telah melakukan pembahasan intensif.
“Harapan bersama adalah ke depan agar sinergi ini menjadi lebih baik dan lebih erat di masa mendatang,” pungkasnya.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
