TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mempercepat proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang masih kosong. Sebanyak sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi prioritas pada tahap pertama, dengan target sebagian jabatan sudah terisi pada akhir Juli.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Arianto, Jumat (10/7/2026).
Saat ini, BKPSDM tengah menjalankan tahapan pemetaan pejabat administrator yang berpotensi menduduki kursi kepala OPD. Proses tersebut dilakukan menggunakan Sistem Manajemen Talenta sebagai dasar dalam menentukan kandidat yang dinilai memenuhi syarat.
Arianto mengatakan tahapan pengisian jabatan sebenarnya telah dimulai sejak akhir Juni. Saat itu, BKPSDM telah menyosialisasikan mekanisme pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama kepada para pejabat yang berpotensi mengikuti proses tersebut.
Menurutnya proses yang berjalan saat ini difokuskan pada pemetaan calon pejabat yang nantinya akan diusulkan untuk mengisi jabatan kepala OPD.
“Kita sudah meng-mapping (memetakan) siapa saja pejabat administrator yang nanti bisa menjadi kandidat untuk diusulkan menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama,” kata Arianto.
BKPSDM Kukar menargetkan proses pengisian tahap pertama dapat diselesaikan paling lambat pada akhir Juli. Namun pengisian tersebut belum mencakup seluruh jabatan yang kosong karena pemerintah masih akan melihat potensi kandidat untuk tahap berikutnya.
Arianto menjelaskan setiap nama yang diusulkan tetap akan melalui pertimbangan sebelum memperoleh persetujuan Bupati Kukar.
“Mudah-mudahan paling lambat akhir bulan Juli ini sudah terisi beberapa OPD yang memang kita prioritaskan,” ujar Arianto.
Ia menambahkan pemerintah tidak ingin terburu-buru menetapkan pejabat definitif. Penilaian terhadap kompetensi dan kelayakan kandidat tetap menjadi pertimbangan utama sebelum usulan diajukan kepada kepala daerah.
Karena itu, pengisian jabatan akan dilakukan secara bertahap sesuai hasil pemetaan yang sedang disusun BKPSDM.
Pada tahap pertama, terdapat sekitar sembilan jabatan pimpinan tinggi pratama yang menjadi prioritas pengisian.
Beberapa di antaranya adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, masih ada sejumlah OPD lain yang juga masuk dalam daftar prioritas pemerintah daerah.
Meski demikian, Arianto belum merinci seluruh nama OPD yang akan diisi pada tahap pertama. Ia memastikan proses akan berlanjut pada tahap berikutnya setelah pemerintah mengevaluasi kebutuhan organisasi dan kesiapan kandidat yang tersedia.
“Kurang lebih ada sembilan jabatan yang menjadi prioritas pada tahap pertama. Nanti akan ada tahap berikutnya,” jelas Arianto.
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
