SAMARINDA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, menilai lesunya investasi dan perlambatan ekonomi yang terjadi di daerah tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan kebijakan sentralisasi pengelolaan sektor pertambangan melalui Danantara dengan adanya kebijakan satu pintu lewat PT. Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Dalam wawancara via telepon WhatsApp dengan Media Kaltim Network (Radar Media Network), Senin (8/6/2026), Sabaruddin, mengatakan perlambatan ekonomi merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh Indonesia bahkan dipengaruhi kondisi global.
“Ini bukan hanya berefek domino terhadap Kalimantan Timur saja, hampir seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama. Jadi tidak serta-merta disangkutkan dengan sentralistik atau Danantara,” ujarnya.
Menurutnya ada banyak faktor yang mempengaruhi masuknya investasi ke suatu daerah. Selain kondisi ekonomi nasional, faktor perizinan, kepastian hukum, regulasi daerah, promosi investasi, hingga stabilitas sosial-politik menjadi pertimbangan investor.
Ia menilai situasi politik yang belakangan memanas di Kaltim turut memberi dampak terhadap persepsi investor.
“Kalau investor melihat situasi politik yang tidak menentu, eksekutif, legislatif dan berbagai pihak saling berhadapan, tentu akan menjadi pertimbangan mereka. Investor ingin aman, nyaman dan ada kepastian,” katanya.
Sabaruddin mengingatkan investasi merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan iklim investasi tetap kondusif agar sektor usaha dan UMKM dapat bertahan di tengah perlambatan ekonomi.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
