PPU – Revitalisasi pelabuhan menjadi salah satu program besar yang telah lama dicanangkan Pemerintah Penajam Paser Utara (PPU). Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, program tersebut sejatinya telah dirintis sejak masa pemerintahan Andi Harahap dan kembali digaungkan pada masa kepemimpinan Bupati Mudyat Noor dan Wakil Bupati Abdul Waris Muin.
Berbagai tahapan mulai dijalankan, mulai dari pendataan hingga komunikasi dengan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan pelabuhan.
Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, Khairil Achmad, mengatakan pasca kebakaran beberapa tahun lalu, kawasan tersebut memang tergolong padat penduduk dan masuk dalam Surat Keputusan (SK) Kawasan Kumuh.
“Dengan status tersebut, kawasan ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi Disperkimtan PPU,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).
Ia menjelaskan rencana besar revitalisasi kawasan pelabuhan mencakup pembangunan anjungan. Desainnya telah tersedia dan bahkan sudah direview oleh pihak Cipta Karya.
“Rencana besarnya memang kawasan ini akan dibangun anjungan. Desainnya sudah ada dan dari Cipta Karya juga sudah melakukan review,” jelasnya.
Ia menambahkan pada akhir tahun lalu, sejumlah perangkat daerah terkait seperti kecamatan, kelurahan, Dinas Perhubungan, Cipta Karya, Tata Ruang, serta Disperkimtan telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang akan direvitalisasi. Dalam konsep penataan kawasan, opsi penanganan permukiman warga masih dikaji, apakah melalui relokasi atau ganti rugi sesuai ketentuan daerah.
“Fakta di lapangan yang kami temukan, masih ada beberapa bangunan warga yang berdiri di atas lahan tersebut tanpa memiliki legalitas. Ini tentu menjadi persoalan bersama. Kalau dilakukan relokasi, pemerintah juga harus menyiapkan lahan yang cukup luas dan layak huni,” terangnya.
Ia menegaskan revitalisasi kawasan pelabuhan merupakan upaya besar untuk mempercantik wajah PPU sebagai gerbang masuk melalui jalur laut. Oleh karena itu, prosesnya membutuhkan kerja sama dan gotong royong dari seluruh pihak agar dapat terealisasi dengan baik.
“Ini pekerjaan besar yang harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah juga harus memastikan adanya komunikasi yang jelas dan tepat kepada masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan pasca kebakaran beberapa waktu lalu, sebagian warga sudah tidak lagi menempati kawasan pelabuhan dan telah direlokasi ke rumah layak huni yang berada di kawasan depan inspektorat.
“Fakta di lapangan, sebagian warga sudah tidak tinggal di sana lagi dan kini menempati rumah layak huni yang telah disediakan pemerintah,” pungkasnya.
Pewarta: Deddy Pz
Editor: Yahya Yabo
