PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke depan akan difokuskan pada sektor pelayanan dasar khususnya tenaga kesehatan dan pendidikan. Namun di tengah kebutuhan tersebut, daerah justru dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang menjadi hambatan utama.
Bupati PPU, Mudyat Noor, mengungkapkan PPU saat ini masih mengalami kekurangan signifikan tenaga dokter dan guru. Bahkan pada pembukaan seleksi CPNS sebelumnya, formasi dokter tidak mendapatkan pelamar sama sekali.
“Yang kita butuhkan banyak, terutama dokter dan guru. Kemarin sempat dibuka CPNS dokter, tapi tidak ada yang daftar,” ujarnya.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan ganda yakni minimnya minat tenaga profesional untuk bertugas di daerah, sekaligus keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan insentif yang kompetitif.
Pada sisi lain, ruang fiskal Pemkab PPU semakin terbatas. Saat ini, belanja pegawai tercatat mencapai sekitar 47 persen dari total APBD, jauh di atas batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat untuk tahun mendatang.
“Kondisi ini masih menjadi polemik dan sedang dalam proses pembahasan,” jelasnya.
Tingginya porsi belanja pegawai tersebut membuat pemerintah daerah harus berhati-hati dalam membuka rekrutmen baru, meskipun kebutuhan tenaga pelayanan dasar masih sangat mendesak.
Ia menegaskan peluang rekrutmen ASN tetap terbuka, namun akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat serta kemampuan keuangan daerah.
Untuk mencari solusi, Pemkab PPU telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan kepegawaian.
“Sudah ada diskusi dan akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas ini bersama,” katanya.
Terkait kemungkinan pembukaan seleksi CPNS pada 2027, ia mengaku belum dapat memastikan. Keputusan tersebut masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian, termasuk penyesuaian kebijakan fiskal dan kebutuhan nyata daerah.
Situasi itu mencerminkan dilema yang dihadapi banyak daerah, di mana kebutuhan pelayanan publik meningkat, namun kemampuan anggaran justru terbatas. Tanpa solusi yang tepat, kekurangan tenaga dokter dan guru berpotensi berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan dan pendidikan di Masyarakat
“Belum tahu apakah 2027 ada atau tidak. Harapannya tetap ada, terutama untuk kebutuhan pelayanan seperti dokter dan guru,” ungkap Mudyat.
Pewarta: Deddy Pz
Editor: Yahya Yabo
