PPU – Ambisi pembangunan Jembatan Sungai Riko sebagai penghubung strategis di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini dihadapkan pada persoalan klasik yakni keterbatasan anggaran daerah.
Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan proyek tersebut menjadi prioritas karena perannya sebagai akses vital antar wilayah. Namun besarnya kebutuhan anggaran membuat pemerintah daerah tidak mampu membiayainya secara mandiri.
“Sudah kami koordinasikan dengan gubernur dan saat ini masuk tahap review serta lelang di provinsi,” ujarnya.
Untuk tahap awal saja, kebutuhan anggaran hampir menyentuh Rp8 miliar. Sementara total nilai proyek diperkirakan mencapai Rp1 triliun, angka yang jauh melampaui kapasitas fiskal daerah.
Kondisi itu menempatkan proyek Jembatan Sungai Riko dalam ketergantungan penuh terhadap dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga pemerintah pusat.
Untuk di satu sisi, proyek itu diposisikan sebagai infrastruktur strategis yang akan membuka konektivitas wilayah, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun di sisi lain, realitas fiskal menunjukkan proyek-proyek besar di daerah masih sangat bergantung pada skema pembiayaan lintas level pemerintahan. Situasi itu mencerminkan persoalan struktural dalam pembangunan daerah yaitu ambisi besar tidak selalu diiringi dengan kapasitas anggaran yang memadai.
Pemerintah daerah berencana mendorong keterlibatan pemerintah pusat setelah proses review di tingkat provinsi rampung. Skema pembiayaan bersama dinilai menjadi satu-satunya jalan agar proyek dapat terealisasi.
“Kita akan dorong ke kementerian agar ada dukungan pembiayaan dari pusat,” jelasnya.
Namun bergantung pada proses berjenjang itu membuka potensi keterlambatan. Tanpa kepastian pendanaan, proyek berisiko molor bahkan tertunda dalam jangka panjang.
Keberadaan PPU sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara seharusnya menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur. Namun tanpa dukungan fiskal yang kuat, peluang tersebut justru dapat terhambat.
Jembatan Sungai Riko bukan sekadar proyek fisik, melainkan infrastruktur kunci yang menentukan arah konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Kini harapan terhadap proyek tersebut bergantung pada komitmen pendanaan dari pemerintah yang lebih tinggi. Tanpa itu, proyek strategis tersebut berpotensi tetap berada di atas kertas.
“Ini bukan sekadar jembatan, tapi urat nadi ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Pewarta: Deddy Pz
Editor: Yahya Yabo
