BERAU – Ketegangan yang muncul akibat polemik batas wilayah antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mendapat perhatian serius dari DPRD Berau.
Di tengah dinamika tersebut, keberadaan posko keamanan di kawasan perbatasan dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan mencegah potensi konflik di masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menilai posko keamanan yang berdiri di wilayah Kampung Biatan Ilir dan Biatan Ulu memiliki peran strategis dalam meredam potensi gesekan antar warga.
Menurutnya selama persoalan tapal batas belum menemui titik terang, pengawasan di kawasan perbatasan harus tetap diperkuat.
“Posko ini sangat penting untuk menjaga situasi tetap aman. Selama belum ada keputusan resmi terkait batas wilayah, keberadaan posko keamanan harus tetap berjalan,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Ia menjelaskan kehadiran posko tidak hanya berfungsi sebagai titik pengawasan, tetapi menjadi simbol kesiapsiagaan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayahnya. Dengan adanya posko, aktivitas di kawasan perbatasan dapat dipantau secara lebih intensif sehingga potensi konflik dapat dicegah sejak dini.
Waris memberikan apresiasi kepada masyarakat serta pemerintah kampung yang telah berinisiatif mendirikan posko keamanan tersebut. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban dan menghindari gesekan yang dapat merugikan kedua belah pihak.
“Ini bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga wilayahnya agar tidak menimbulkan konflik. Tentu kita sangat mendukung langkah tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk memperkuat fungsi posko dengan melibatkan unsur aparat keamanan, baik dari kepolisian maupun TNI, serta pemerintah kecamatan. Sinergi lintas sektor dinilai penting agar pengawasan di wilayah perbatasan dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi.
Menurutnya keterlibatan berbagai pihak akan memberikan rasa aman yang lebih besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah sengketa.
Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat, pemerintah kampung, dan aparat keamanan, DPRD Berau berharap situasi di kawasan perbatasan Berau–Kutai Timur tetap kondusif.
Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas daerah sembari menunggu kejelasan resmi terkait penetapan batas wilayah dari pemerintah pusat.
“Menjaga keamanan dan ketertiban harus menjadi prioritas bersama agar persoalan batas wilayah tidak berkembang menjadi konflik terbuka di tengah masyarakat,” jelasnya. (adv)
Pewarta: Aril
Editor: Yahya Yabo
