SAMARINDA – Ruang Rapat Paripurna Gedung B DPRD Kalimantan Timur, Senin (23/2/2026), dipenuhi suara evaluasi. Dalam Rapat Paripurna ke-3 masa sidang III tahun 2025 itu, laporan hasil reses dari tujuh fraksi mengerucut pada dua persoalan utama yakni efektivitas program Gratispol dan ketimpangan infrastruktur dasar di berbagai daerah.
32 anggota dewan memaparkan rekap aspirasi masyarakat yang dihimpun saat kunjungan daerah pemilihan selama lebih kurang enam hari dimulai 25 Januari hingga 1 Februari 2026. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan turut dihadiri Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud bersama jajaran Pemprov dan para kepala dinas lain.
Dari laporan fraksi, nada yang muncul relatif senada yakni masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terlayani merata mulai dari jalan lingkungan, air bersih, drainase, hingga fasilitas pendidikan. Namun yang paling menjadi perhatian keluhan tetap program Gratispol, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan.
Fraksi PDI Perjuangan misalnya melalui perwakilannya, Yonavia, menyoroti berbagai persoalan teknis Gratispol pendidikan. Verifikasi dinilai lambat, skema pembiayaan dianggap belum sepenuhnya ‘gratis’ dan batasan tertentu membuat program itu terasa jauh dari ekspektasi publik.
“Mahasiswa masih menanggung kekurangan UKT karena hanya ditanggung maksimal Rp5 juta per semester. Ada pembatasan usia dan jenis kelas, sehingga dianggap tidak sesuai dengan janji kampanye,” ungkapnya saat membacakan laporan fraksi di podium.
Tidak hanya itu, PDI Perjuangan menyinggung persoalan alat dan mesin pertanian yang belum optimal disalurkan. Regulasi pusat disebut menjadi hambatan. Meski begitu, mereka menilai pemerintah daerah seharusnya bisa mencari celah solusi.
“Belajar dari Sulawesi Selatan, Alsintan tetap bisa diberikan lewat komunikasi intens antara provinsi dan pemerintah pusat,” imbuhnya.
Sementara itu, Fraksi PAN–NasDem mencatat 312 usulan dari 66 titik desa dan kelurahan di Kaltim. Infrastruktur jalan yakni baik lingkungan maupun akses ke jalan utama, masih mendominasi aspirasi. Bahkan kondisi Tol Balikpapan–Samarinda (Balsam) yang bergelombang ikut dikeluhkan warga.
Persoalan lain yang mencuat adalah belum meratanya layanan air bersih, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU), hingga kebutuhan pembangunan dan renovasi gedung sekolah, termasuk SMA, SMK, dan PAUD.
Di sektor kesehatan, sorotan tertuju pada dinonaktifkannya sejumlah peserta BPJS PBI yang berdampak pada akses layanan masyarakat. Warga berharap Gratispol kesehatan mampu menjadi penyangga atas persoalan tersebut.
“Program beasiswa juga belum menyeluruh. Banyak siswa dan mahasiswa yang belum mendapatkan manfaatnya,” ujar Baharuddin Demmu membacakan laporan fraksi.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi atas kerja reses DPRD Kaltim. Menurutnya laporan hasil reses menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Ia menegaskan Pemprov telah menganggarkan sekitar Rp1,37 triliun pada tahap kedua bantuan keuangan pendidikan Gratispol, mencakup mahasiswa hingga semester delapan.
“Kami akui memang mesti ada evaluasi. Tetapi tahap kedua sudah kami anggarkan sekitar Rp1,37 triliun. Tentu ada mekanisme pendaftaran yang harus diikuti mahasiswa,” jelasnya.
Rudy menekankan pentingnya efektivitas anggaran agar setiap rupiah benar-benar berdampak bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan pelayanan publik.
Namun di luar angka triliunan itu, suara dari daerah memberi pesan yang tidak bisa diabaikan seperti persoalannya bukan semata besaran anggaran, melainkan eksekusi, pemerataan, dan konsistensi antara janji dan realisasi.
Reses kali ini seakan menjadi pengingat di balik program unggulan dan jargon besar, masyarakat masih menagih hal-hal paling mendasar yakni jalan yang layak, air yang mengalir, sekolah yang representatif, dan bantuan yang benar-benar terasa.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
