MASIFNYA narasi pembangunan dan konektivitas wilayah, kondisi infrastruktur jalan di Kalimantan Timur justru memperlihatkan paradoks yang kian nyata. Ribuan kilometer jalan kabupaten dan kota masih berada dalam kondisi rusak atau belum tertangani, sementara beban lalu lintas terutama dari sektor sawit dan pertambangan terus meningkat. Dari kawasan perkotaan hingga wilayah pedalaman, jalan bukan lagi sekadar sarana mobilitas, melainkan cerminan ketimpangan pembangunan yang belum terurai.
Data dari sejumlah pemerintah daerah menunjukkan masalah ini bersifat struktural, bukan insidental. Di Kutai Timur, lebih dari separuh jalan kabupaten belum tersentuh pembangunan memadai. Samarinda masih dibayangi ratusan kilometer jalan rusak dan persoalan banjir, sementara Kutai Kartanegara dan Berau dihadapkan pada dilema klasik antara capaian fisik yang tinggi dan keterbatasan fiskal yang kian menekan. Pola penanganan yang cenderung tambal sulam, perencanaan yang tidak fokus, serta ketergantungan pada APBD menjadi benang merah persoalan di berbagai daerah.
Situasi ini menempatkan pembangunan jalan Kaltim pada titik krusial. Tanpa perubahan strategi baik dalam penentuan prioritas, desain konstruksi yang lebih tahan beban, hingga skema pendanaan yang melibatkan lintas kewenangan target pemerataan infrastruktur berpotensi menjadi sekadar angka di atas kertas.
Jalan yang rusak bukan hanya memperlambat laju ekonomi, tetapi juga menjadi indikator bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil masyarakat yang bergantung pada konektivitas antarwilayah.
60 Persen Jalan Kabupaten di Kutim Belum Tertangani
Di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dari total sekitar 1.000 kilometer jalan kabupaten yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK), baru sekitar 300 hingga 400 kilometer yang kondisinya terbangun dan terkondisikan dengan baik hingga 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim, Tabrani Aji, mengungkapkan masih ada lebih dari 600 kilometer jalan kabupaten yang membutuhkan penanganan, baik berupa pembangunan baru maupun peningkatan kualitas jalan.
“Kalau kita lihat secara keseluruhan, jalan kabupaten yang sudah ter-SK-kan itu kurang lebih 1.000 kilometer. Sampai sekarang yang terakomodir baru sekitar 300 sampai 400 kilometer, atau sekitar 40 persen,” ujar Tabrani saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia mencontohkan ruas strategis Sangatta–Bengalon sepanjang kurang lebih 80 kilometer. Hingga kini, pembangunan ruas tersebut baru terakomodasi sekitar 30–40 persen.
Menurutnya, sebagian besar jalan penghubung antar kecamatan di Kutim masih belum tertangani secara optimal. Jika pola pembangunan tetap berjalan seperti saat ini, pemerataan infrastruktur jalan dikhawatirkan sulit dikejar.
“Kalau polanya tidak dievaluasi, bisa jadi 10 sampai 15 tahun ke depan kita belum tentu bisa menuntaskan seluruh jalan kabupaten,” tegasnya.
Tabrani menilai perlu perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah, kata dia, sebaiknya tidak semata mengejar pemerataan, tetapi lebih fokus pada ruas jalan yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.
“Jangan semata-mata pemerataan tapi tidak sampai. Arahkan pembangunan ke wilayah yang menunjang ekonomi, supaya manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti pola tambal sulam jalan yang selama ini kerap dilakukan. Menurutnya, metode tersebut tidak efektif dan justru memperbesar beban aset daerah.
“Kenapa tidak kita identifikasi spot-spot yang rusak parah, direncanakan dengan matang, lalu diselesaikan satu per satu setiap tahun,” ujarnya.
Faktor utama kerusakan jalan di Kutim, lanjut Tabrani, berasal dari kendaraan bermuatan berat seperti angkutan sawit dan tambang yang kerap melampaui kapasitas jalan. Ditambah lagi, kondisi struktur tanah Kalimantan yang memerlukan penanganan konstruksi khusus.
“Secara teknis, idealnya lapis dasar jalan dibeton dulu baru diaspal. Itu jauh lebih kuat, tapi konsekuensinya memang biaya lebih besar,” jelasnya.
Terkait keterlibatan perusahaan, Tabrani menyebut mekanisme kompensasi dari perusahaan tambang sebenarnya sudah diatur dalam regulasi. Namun, pembahasan teknis pelibatan langsung pihak ketiga dalam penanganan jalan kabupaten masih belum berjalan.
“Regulasinya ada, tapi teknisnya masih perlu pembahasan lebih lanjut,” pungkasnya.
Jalan Kota Samarinda Masih Dibayangi Kerusakan dan Banjir
Sementara itu, di Kota Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, persoalan jalan juga belum sepenuhnya tuntas. Berdasarkan data kemantapan jalan 2026, dari total panjang 734,871 kilometer ruas jalan kota, sekitar 121 kilometer masih tercatat dalam kondisi rusak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.
Rinciannya, jalan dalam kondisi baik mencapai 578,216 kilometer, kondisi sedang 34,047 kilometer, rusak ringan 44,790 kilometer, dan rusak berat 77,818 kilometer.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Samarinda, Budy Santoso, mengatakan fokus penanganan jalan tahun ini diarahkan pada ruas penghubung dan jalan alternatif dalam kota, bukan jalur nasional atau akses langsung menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau untuk IKN, kami hanya menangani jalan konektor di wilayah kota. Jalan nasional dan provinsi bukan kewenangan kami,” ujarnya.
Menurut Budy, tantangan utama infrastruktur jalan di Samarinda tidak hanya kerusakan permukaan, tetapi juga persoalan banjir yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan poros saat musim hujan.
Karena itu, strategi yang dipilih adalah membuka dan memperbaiki jalan alternatif, bukan memperlebar jalan di kawasan pusat kota yang biayanya dinilai sangat mahal.
“Di tengah kota biaya pelebaran mahal. Jadi arahnya sekarang lebih ke membuka atau memperbaiki jalan alternatif agar beban lalu lintas tidak menumpuk di satu titik,” ungkapnya.
Salah satu kawasan yang direncanakan mendapat pelebaran adalah Muang–Batu Besaung, jalur alternatif menuju Bandara APT Pranoto. Meski demikian, proses pelebaran jalan masih menghadapi kendala pembebasan lahan.
Untuk metode perbaikan, Dinas PUPR membedakan penanganan berdasarkan jenis kerusakan.
“Kalau aspal itu kita nambal atau overlay. Beton jarang rusak berlubang,” jelas Budy.
Wilayah Bentuas menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus karena dinilai tertinggal dari sisi kualitas infrastruktur. Tahun ini, anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan kota Samarinda berada di kisaran Rp60 miliar.
“Kalau yang sifatnya urgent bisa lewat UPTD. Tapi untuk kegiatan besar tetap harus lewat perencanaan dan DPA,” katanya.
Budy juga mendorong partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan berbasis teknologi informasi milik Dinas PUPR.
Meski Capaian Tinggi, Tantangan Fiskal Tetap Mengintai Berau
Berbeda dengan Kutim dan Samarinda, Kabupaten Berau mencatat capaian cukup signifikan sepanjang 2025. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau merealisasikan penanganan jalan dan jembatan sepanjang 170,987 kilometer di 13 kecamatan.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menjelaskan capaian tersebut berasal dari APBD Murni, APBD Perubahan 2025, bantuan keuangan Pemprov Kaltim, serta dukungan APBN.
“Finishing-nya beragam, ada aspal, rigid beton, timbunan pilihan hingga pembangunan saluran dan dinding penahan tanah,” ujarnya.
Sebanyak 27 kilometer jalan diaspal, termasuk akses pariwisata di Kampung Tanjung Perepat, Kecamatan Biduk Biduk, serta ruas strategis Batu Putih–Biduk Biduk dan Lobang Klatak–Kalindakan. Sementara di wilayah pedalaman, peningkatan badan jalan dilakukan melalui timbunan pilihan untuk membuka akses ekonomi masyarakat.
Selain badan jalan, DPUPR Berau juga membangun drainase, dinding penahan tanah, dan box culvert sepanjang 24.177,80 meter. Total anggaran preservasi jalan dan jembatan 2025 mencapai Rp598 miliar.
Namun, memasuki 2026, Berau menghadapi tantangan besar akibat terpangkasnya APBD hingga sekitar 60 persen.
“Kondisi ini menuntut kami lebih kreatif membuka peluang pendanaan di luar APBD,” kata Junaidi.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dan provinsi tetap berlanjut melalui DAK maupun Inpres Jalan Daerah.
Kukar Harus Kucurkan Rp230 Miliar untuk Jaga Konektivitas
Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama. Hingga akhir 2025, tercatat ada 785 ruas jalan sepanjang 2.196,94 kilometer yang menghubungkan 20 kecamatan.
Kabid Bina Marga Dinas PU Kukar, Linda Juniarti, menyebutkan sebanyak 1.408,608 kilometer jalan berada dalam kondisi mantap, sementara 788,332 kilometer lainnya masih dalam kondisi tidak mantap.
Untuk 2026, Dinas PU Kukar mengalokasikan anggaran sekitar Rp230,4 miliar yang bersumber dari APBD, bantuan keuangan, dan dana bagi hasil (DBH) sawit.
“Anggaran itu untuk perbaikan sekitar 10,6 kilometer jalan,” jelas Linda.
Selain perbaikan jalan, Dinas PU Kukar juga membangun dan merehabilitasi jembatan, serta melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan secara bertahap.
Gambaran kondisi di empat daerah ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Keterbatasan fiskal, beban kendaraan berat, kondisi geografis, serta pola perencanaan menjadi persoalan yang saling terkait.
Di tengah ambisi konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi, jalan-jalan yang rusak dan belum tertangani menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar soal panjang kilometer, tetapi juga tentang strategi, keberlanjutan, dan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat.
Jika tidak ada perubahan pola dan terobosan pendanaan, jalan panjang menuju pemerataan infrastruktur di Kalimantan Timur tampaknya masih akan berliku. (Tim MK)
