JAKARTA — Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan berbagai kritik dan masukan publik terhadap Kementerian Sosial akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja kementerian ke depan.
Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Saifullah mengaku mengapresiasi perhatian masyarakat, termasuk kritik yang ramai disampaikan melalui media sosial terkait sejumlah isu pengadaan barang dan jasa di Kemensos.
“Kami berterima kasih langsung maupun lewat media sosial yang telah mengkritisi yang telah juga memberikan saran kepada Kementerian Sosial,” ujarnya.
Menurut dia, kritik dari publik merupakan bagian penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan di lingkungan Kemensos.
“Semuanya ini saya terima sebagai bagian untuk memperbaiki kinerja Kementerian Sosial ke depan,” katanya.
Ia menegaskan Kemensos saat ini memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan program-program prioritas pemerintah, termasuk program Sekolah Rakyat yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, kata Saifullah pihaknya berkomitmen memperkuat sistem pencegahan korupsi dan pengawasan dalam seluruh proses pengadaan.
“Kami diberi tugas untuk melaksanakan program strategis Presiden. Saya dan Pak Wamen berkomitmen agar program-program di Kementerian Sosial tidak dikotori korupsi,” tegasnya.
Ia mengungkapkan hasil konsultasi dengan KPK menekankan pentingnya penguatan langkah pencegahan sejak awal, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Menurutnya pengawasan tidak hanya dilakukan oleh internal kementerian, tetapi juga perlu melibatkan berbagai lembaga agar proses evaluasi dan monitoring berjalan lebih efektif.
“Kami masih harus lebih banyak melibatkan berbagai instansi untuk bisa mengawasi dan melakukan monitoring secara sungguh-sungguh menunggu hasil evaluasi dan hasil monitoring,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia turut menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan program sepanjang 2025 akan menjadi pijakan penting sebelum Kemensos menjalankan proses pengadaan tahun 2026.
Saifullah berharap masukan dari KPK, pengawasan publik, serta kritik masyarakat dapat menjadi dorongan bagi Kemensos untuk membangun tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi.
Pewarta: Fajri
Editor: Yahya Yabo
