SAMARINDA – Sektor pendidikan di Kota Samarinda tengah menghadapi ancaman serius yang dapat melumpuhkan kualitas belajar mengajar di sekolah-sekolah negeri.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, memperingatkan Kota Samarinda sedang menuju jurang krisis guru yang sangat dalam apabila tidak segera mendapat penanganan luar biasa dari pemerintah lintas sektoral.
Berdasarkan pemetaan terbaru, jumlah guru di Kota Samarinda terus berkurang secara signifikan setiap bulannya tanpa adanya pengganti yang sepadan. Kondisi itu menciptakan beban ganda bagi tenaga pendidik yang tersisa di lapangan.
Novan memaparkan data statistik yang menunjukkan adanya lubang besar dalam formasi tenaga pendidik, mulai dari jenjang dasar hingga menengah di Samarinda.
“Saat ini kondisi di lapangan menunjukkan bahwa Samarinda sudah mengalami defisit sekitar 500 lebih guru. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tapi merupakan kenyataan pahit yang dihadapi banyak sekolah di mana satu guru harus merangkap banyak peran sekaligus,” ujar Novan saat diwawancara awak media, Selasa (5/5/2026).
Lebih jauh, Novan menekankan situasi tersebut akan mencapai titik kritis dalam dua tahun ke depan seiring dengan gelombang pensiun massal para guru senior.
“Jika kita melihat tren pensiun dan kebutuhan kelas saat ini, angka defisit ini diprediksi akan membengkak hingga menyentuh 765 guru pada akhir Desember 2026 mendatang,” tambahnya.
Salah satu faktor utama yang membuat Pemerintah Kota Samarinda seolah mati kutu dalam mengatasi masalah tersebut adalah adanya kebijakan ketat dari pemerintah pusat terkait penataan tenaga kerja di instansi pemerintahan.
“Kendalanya ada pada regulasi pusat. Adanya surat edaran menteri yang melarang perekrutan tenaga non ASN atau honorer baru membuat pemerintah kota sulit mencari solusi cepat untuk mengisi kekosongan guru di kelas-kelas yang ditinggalkan oleh guru yang pensiun,” jelas Novan.
Menurutnya, kekosongan itu tidak bisa dibiarkan terlalu lama karena akan berdampak langsung pada capaian kurikulum dan konsentrasi belajar siswa.
Meski pemerintah telah membuka pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026, Novan menilai kuota yang diberikan masih jauh dari kata memadai untuk menambal lubang kebutuhan yang sudah telanjur lebar.
“Tahun ini memang ada penambahan sekitar 260 formasi CPNS. Namun, jika kita bandingkan dengan total kekurangan yang mendekati angka 800 orang, jumlah itu jelas belum mencukupi,” tuturnya.
Novan mendesak agar pemerintah daerah segera mematangkan skema alternatif, seperti optimalisasi anggaran untuk tenaga pendidik dengan status yang lebih terjamin.
Ia berharap pemetaan anggaran yang sedang disusun dapat memberikan angin segar bagi keberlangsungan dunia pendidikan di Samarinda.
“Kita harus berpacu dengan waktu. Jika kita gagal memetakan solusi sebelum angka 765 guru itu tercapai di akhir 2026, maka sistem pendidikan kita akan sangat terbebani. Ini harus menjadi prioritas utama dalam pembahasan anggaran dan kebijakan daerah ke depan,” jelas Novan.(rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
