SAMARINDA – Sektor pendidikan di Kota Samarinda tengah menghadapi tantangan serius terkait pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik. Berdasarkan data dan temuan terakhir dari Komisi IV DPRD Kota Samarinda, daerah ini diproyeksikan mengalami defisit hingga 700-an tenaga guru hingga bulan Desember mendatang. Lonjakan angka pensiun yang tidak sebanding dengan kuota pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru ditengarai menjadi akar permasalahan utama dari krisis tersebut.
Menanggapi persoalan pelik tersebut, Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, memberikan pandangan serta catatan kritisnya. Ia menekankan pentingnya memaksimalkan instrumen yang ada, namun tetap harus realistis terhadap kapasitas keuangan daerah.
Helmi Abdullah tidak menampik gelombang pensiun guru secara masif telah meninggalkan lubang besar pada sistem pendidikan di Samarinda. Kehilangan ratusan tenaga pengajar dalam waktu dekat diakuinya pasti berdampak pada rasio kebutuhan guru di sekolah-sekolah.
“Ya yang jelas memang kalau masalah kebutuhan pasti dengan banyaknya pensiun tuh banyak kekurangan ya,” ungkap Helmi saat dimintai keterangan, Selasa (2/6/2026).
Sebagai langkah solusi jangka pendek hingga menengah, Helmi mendorong agar pemerintah kota fokus memaksimalkan pengangkatan dan pemberdayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guna menambal kekosongan formasi yang ditinggalkan para guru purnatugas.
“Makanya kita berharap itu yang sekarang ada yang PPPK ya itu ya, paruh baya itu dimaksimalkan,” lanjutnya.
Kendati kebutuhan guru sangat mendesak, Helmi mengingatkan pemerintah kota agar tidak gegabah dalam merekrut tenaga baru, termasuk tenaga honorer atau guru baru. Ia mengimbau agar kebijakan penambahan personel itu selalu disesuaikan dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
“Kalau untuk penambahan, saya kira itu kembali ke kemampuan masing-masing. Terutama kita di Samarinda ya, kemampuan keuangan daerah,” tegas Helmi.
Ia membandingkan kondisi Samarinda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang justru terpaksa mengambil kebijakan ekstrem akibat memaksakan perekrutan tanpa kalkulasi fiskal yang matang.
“Karena banyak di daerah-daerah lain tuh malah ada yang dirumahkan, bahkan ada yang pemutusan, karena kemampuan APBD masing-masing daerah itu tidak sama,” paparnya.
Meski begitu, Helmi memberikan angin segar untuk saat ini posisi anggaran belanja pegawai di Samarinda masih berada dalam batas aman.
“Tapi yang jelas kalau Samarinda ini sampai saat ini ya, itu posisi amanlah kita,” katanya.
Terkait munculnya wacana penerapan skema Petugas Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di dalam forum koordinasi bersama Dinas Pendidikan untuk mengatasi kekurangan guru ini, Helmi kembali menggarisbawahi kunci utamanya tetap berada pada ketersediaan dana di kas daerah.
“Kembali lagi ke anggaran ya kan. Karena kalau anggarannya tersedia sih, enggak ada masalah,” jelas Helmi.
Ia menambahkan kondisi fiskal saat ini menuntut efisiensi yang ketat, terutama pasca adanya penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.
“Masalahnya sekarang ini kan hampir semua daerah ini dengan adanya pemotongan-pemotongan dari pusat itu kan semua juga harus menyesuaikan kebutuhan yang ada. Saya kira yang ada harus kita maksimalkan, nah kalau yang untuk menambah disesuaikan dengan kemampuan keuangan,” urainya.
Helmi menyerahkan kewenangan teknis penghitungan porsi anggaran itu kepada jajaran eksekutif, sembari menegaskan fungsi pengawasan dari legislatif.
“Dan itu yang lebih paham ‘kan pemerintahan sendirilah. Kita hanya menyarankan saja supaya itu dipertimbangkan betul-betul kalau memang ada regulasi atau penambahan lagi,” jelasnya.
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
