SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim dari Komisi II Sapto Setyo Pramono menyebut bahwa ada 22 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 41 OPD yang serapan anggarannya tahun ini di bawah target. Ia meminta Pj Gubernur untuk segera melakukan evaluasi dan memberikan reward dan punishment kepada OPD yang bersangkutan.
“Kira-kira mohon sesegera mungkin dilakukan evaluasi. Apakah ini serapan dikarenakan human, sistem atau seperti apa. Selalu munculnya di belakang soal keuangan ini, seperti Silpa, selalu muncul dibelakang,” ujar Sapto pada interupsinya pada Rapat Paripurna ke-41, Kamis (17/11/2023) lalu.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi antara OPD dan DPRD, serta mengukur kinerja OPD dengan tolak ukur TPP yang jelas.
“Saya pikir penting untuk di evaluasi, yang mana betul-betul bekerja diberikan reward dan punishment. Tolak ukur TPP harus terukur, kinerja jelas, target apa, dapat apa dan apa yang mesti diselesaikan apa, mohon izin seperti itu Pak Pj Gubernur,” tegas Sapto.
Menanggapi hal tersebut, Akmal Malik mengaku sudah mengetahui OPD mana yang seharusnya bisa melakukan akselerasi. Ia juga telah melakukan evaluasi atas kinerja OPD termasuk menghitung serapan anggaran rendah di OPD.
“Sebetulnya 15 hari sudah tahu mana OPD yang mana bekerja mana tidak,” kata Akmal Malik.
Akmal Malik juga menegaskan ingin punya kaki kuat untuk pijakannya bekerja selama menjadi Pj Gubernur. Ia ingin akselerasi dan lari kencang, tetapi jika OPD tidak bisa seirama dengan visinya, ia tidak segan-segan untuk mengganti pemimpinnya.
“Ketika saya lihat persoalannya tidak bisa seirama, saya ayun se-kaki ya pilihannya angkat kaki. Artinya di situ-situ saja, kita tidak akan non-job kan, kita putar mungkin karena tempatnya tak tepat,” ungkapnya.
Akmal Malik menambahkan, sebagai jalan keluar agar kinerja OPD yang di bawah target meningkat, bisa saja dia melakukan mutasi antar kepala OPD. Ia berjanji tidak akan mengganggu kabinet Isran Noor (Gubernur Kaltim Periode 2018-2023) dan tidak akan ada pejabat yang di-nonjob-kan.
“Kalau mutasi antar kepala OPD, kan tidak ada yang kehilangan jabatan atau yang dinonjobkan,” pungkasnya.(ADV/RM)
