BONTANG – Siti Hamnah, Direktur PT Bontang Migas Energi (BME), mengeluhkan bahwa BME belum pernah mendapatkan bagi hasil dari kerja sama dengan PT Pos Indonesia cabang Bontang selama ini. Hal ini terungkap di Rapat Kerja Pansus LKPJ bersama Perumda AUJ dan PT Bontang Migas dan Energi (BME) terkait LKPJ Wali Kota Bontang TA 2022, yang dilaksanakan pada Selasa (2/5/2023) di Ruang Rapat Sekretariat DPRD.
Siti menjelaskan, BME sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Kerja sama itu berupa tempat pembayaran tagihan jargas dari para pelanggan BME. PT Pos Indonesia berhak mendapatkan Rp 2.500 dari setiap tagihan yang dibayarkan pelanggan.
Kerja sama ini juga dilakukan dengan beberapa bank. Dimana para pelanggan jargas BME bisa membayarkan tagihannya tak hanya di counter yang dimiliki BME, namun juga bisa melalui Kantor Pos maupun di bank-bank yang sudah menjalin kerja sama.
Siti mengeluhkan kalau BME tidak mendapat bagian apapun dari kerja sama itu. Padahal BME sudah meminta haknya selama bekerja sama 10 tahun ini, namun tidak diberi sedikitpun.
“Mereka ambil Rp 2.500 dari pelanggan, kami tak dapat apapun. Kami yang hasilkan gas tapi mereka yang memungut,” keluhnya kepada anggota Pansus LKPJ.
Sementara itu, Anggota Pansus LKPJ Irfan mempertanyakan apakah ada kewajiban dalam bekerja sama dengan PT Pos Indonesia? Dijawab oleh Siti bahwa tidak ada kewajiban bekerja sama. Namun pihaknya hanya berusaha untuk mempermudah pelanggan dalam membayar tagihan. Sehingga dengan bekerja sama dengan banyak pihak, pelanggan mudah dalam pembayaran.
Dikatakan Irfan, apabila memang tak ada kewajiban seharusnya pimpinan BME bisa mengambil keputusan dalam hal ini, agar BME dapat kembali meningkatkan setoran untuk PAD Bontang.
“Bayangkan jika jumlah pelanggan jargas mencapai 18 ribu pelanggan, dikalikan Rp 2.500 dikalikan lagi 12 bulan, BME bisa mendapatkan kurang lebih Rp 500 juta setahun. Coba dipikirkan lagi kerja samanya,” bebernya.(Rm/Adv)
