TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Langkah konkret yang kini diambil adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG hingga ke tingkat kecamatan sebagai garda terdepan memastikan koordinasi, transparansi, dan efektivitas program di lapangan.
Kebijakan tersebut lahir dari kebutuhan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, sekaligus menjawab berbagai kendala teknis dan kekhawatiran para mitra pelaksana terkait mekanisme serta pendanaan program.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menegaskan kehadiran Satgas akan mempercepat komunikasi dan menyatukan arah kebijakan antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksana program di daerah.
“Fungsi Satgas ini adalah memastikan koordinasi antara BGN dengan para mitra berjalan baik, sehingga program Makan Bergizi Gratis yang salah satu praktiknya melalui Sarana Penyedia Pangan Gizi (SPPG) di Kukar bisa segera terealisasi,” ujarnya belum lama ini.
Sunggono mengakui masih banyak mitra pelaksana yang ragu terhadap sistem pelaksanaan MBG, terutama terkait pendanaan, mekanisme pelaporan, dan kepastian pembayaran. Karena itu, Satgas MBG bersama BGN akan turun langsung ke lapangan memberikan edukasi dan pendampingan teknis.
“Satgas bersama BGN akan memberikan pemahaman agar tidak ada lagi kendala teknis. Dengan begitu, progres pembangunan MBG bisa dikejar sesuai target,” jelasnya.
Langkah itu diharapkan dapat menghilangkan kesenjangan informasi antara pengelola SPPG dan pemerintah, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan program agar berjalan transparan dan akuntabel.
Hingga saat ini, sudah terdapat empat Sarana Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kukar, sementara lainnya masih dalam tahap pembangunan, rehabilitasi, atau menunggu persetujuan. Pemkab Kukar menargetkan seluruh 20 kecamatan dapat memiliki SPPG aktif dalam waktu dekat.
“Ada yang sedang membangun, ada yang menunggu persetujuan, dan ada yang direhabilitasi. Kami optimistis seluruh SPPG bisa terealisasi di 20 kecamatan,” tambah Sunggono.
Dalam skema pelaksanaan, Kukar tercatat memiliki 74 mitra MBG yang bertugas mengelola dan menyalurkan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan ibu hamil, dua kelompok sasaran utama program nasional ini.
Sunggono menilai keberadaan Satgas MBG di Kukar bukan sekadar struktur administratif, tetapi simbol keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pangan dan gizi berkelanjutan.
“Harapan kami, satgas percepatan ini bisa menjadi motor penggerak agar program MBG benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil di Kukar,” sebutnya. (adv)
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
