TENGGARONG – Menyadari posisi strategis Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kukar memperkuat kapasitas personelnya untuk menghadapi potensi peningkatan gangguan Ketertiban Umum (Trantibum). Transformasi kelembagaan dilakukan secara menyeluruh, menekankan keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan humanis.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya membangun institusi Satpol PP yang profesional, tangguh, dan berorientasi pelayanan publik. Melalui peningkatan kompetensi dan kedisiplinan, para personel diharapkan mampu merespons dinamika sosial yang semakin kompleks dengan tindakan cepat, terukur, dan beretika.
Salah satu wujud nyata pembenahan itu adalah pelatihan keterampilan penanganan huru-hara, yang diberikan kepada seluruh anggota Satpol PP Kukar. Pelatihan ini disiapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi kerawanan sosial, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.
Kepala Satpol PP Kukar, Arfan Boma, menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat. “Kita perlu menjadi supporting system yang kuat bagi aparat keamanan agar stabilitas wilayah tetap terjaga,” ungkapnya.
Ia menjelaskan salah satu faktor pendorong peningkatan kemampuan aparat Satpol PP adalah keterbatasan jumlah aparat keamanan dari unsur TNI dan Polri di daerah. Kondisi ini menuntut Satpol PP hadir sebagai kekuatan tambahan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
Selain itu, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di Kukar berbanding lurus dengan naiknya potensi gangguan sosial. “Kita perlu menjadi supporting system yang kuat bagi aparat keamanan agar stabilitas wilayah tetap terjaga,” tegas Arfan.
Sebagai wilayah yang bersinggungan langsung dengan pembangunan IKN, Kukar diproyeksikan akan mengalami lonjakan aktivitas ekonomi dan sosial yang signifikan. Dengan potensi jumlah penduduk mencapai 1,4 juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan, tantangan baru dalam pengelolaan trantibum pun tidak bisa dihindari.
Arfan mengungkapkan peningkatan mobilitas penduduk kerap diikuti oleh kasus pelanggaran ketertiban seperti peredaran minuman keras, narkoba, kepemilikan senjata tajam, hingga pelanggaran peraturan daerah.
“Data hasil kegiatan penegakan Perda dan operasi Yustisi yang melibatkan Satpol PP beberapa waktu lalu menunjukkan adanya tren peningkatan pelanggaran di beberapa kecamatan. Hal ini menjadi dasar perlunya penguatan kemampuan taktis dan koordinasi lintas sektor,” paparnya.
Karena itu, Satpol PP Kukar kini memperkuat kolaborasi dengan aparat TNI dan Polri, serta menggencarkan edukasi hukum di masyarakat agar kesadaran terhadap ketertiban meningkat. Pendekatan persuasif dan humanis menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.
Menurut Arfan, kesiapan sumber daya manusia menjadi kunci agar Satpol PP mampu berperan aktif menjaga kondusifitas Kukar di tengah perubahan besar akibat pembangunan IKN. Ia menegaskan ke depan Satpol PP harus hadir bukan sekadar sebagai penegak perda, tetapi juga sebagai pelindung dan pelayan masyarakat.
“Satpol PP harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dengan tetap mengedepankan pelayanan publik yang santun dan beretika,” pungkasnya. (adv)
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
