NUSANTARA – Di awal semester kedua tahun 2026, Otorita IKN mendapati progres positif iklim investasi untuk ekosistem calon ibu kota baru lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tiga corporate yang dua di antaranya Penanaman Modal Asing (PMA).
Otorita IKN meneken PKS pengalokasian lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) serta akta notarial dengan tiga investor pelopor. Penandatanganan itu berlangsung di Kantor Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Jumat (10/7/2026).
Ketiga corporate tersebut yakni PT Zhao Industrial Indonesia yang merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Tingkok, PT Dian Jaya Indonesia PMA Korea Selatan, serta PT Wellracom Industri Komputindo.
Ketiga investasi tersebut memiliki estimasi nilai investasi mencapai Rp2,15 triliun dengan alokasi lahan seluas sekitar 68.519 m². Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan para investor dan menegaskan komitmen Otorita IKN untuk terus mendukung kelancaran proses pembangunan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif di Nusantara. Dalam sebuah momen acara di KIPP baru-baru ini, Basuki sempat mengatakan pembangunan IKN berjalan sesuai target.
“Bapak ibu bisa lihat, sekarang kita sedang membangun gedung legislatif-yudikatif beserta kawasannya. Ini akan berjalan terus tahapannya sampai selesai di 2028. Jadi ini dapat menjadi bentuk trust (kepercayaan) juga bagi iklim investasi di IKN,” ucap Basuki.
Sementara itu, sehari sebelumnya panitia Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Otorita IKN mengumumkan penenang tender untuk pembangunan hunian tapak maupun vertikal.
PT Intiland Development Tbk memperoleh tender pembangunan 1-109 rumah tapak untuk ASN di Kawasan KIPP 1B. Keuangannya meliputi Rp2,81 triliun Biaya Modal, Rp1,65 triliun Biaya Operasional, sementara Pembayaran Layanan Maksimum per tahun Rp923,5 miliar. Perusahaan itu memperoleh waktu masa kerja hingga 10 tahun. Mencakup dua tahun konstruksi dan delapan tahun layanan.
Sementara itu, PT Nindya Karya (Persero) akan membangun 8 hunian vertikal untuk ASN, TNI, dan Polri di WP 1A KIPP.
Rincian Nindya Karya meliputi Rp2,43 triliun belanja modal, Rp2,49 triliun biaya operasional, serta Rp880 miliar untuk pembayaran layanan maksimum per tahun.
Nindya memperoleh jangka waktu kerja sama 11 tahun 3 bulan ke depan. Meliputi 1 tahun 3 bulan konstruksi, lalu 10 tahun layanan.
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Yahya Yabo
